Abstract
Perubahan Penggunaan lahan menjadi lahan pertanian jagung di Kabupaten Dompu semakin lama semakin meningkat. Lahan sawah dan perkebunan lainnya telah banyak dialihkan ke tanaman jagung. Hal ini sesuai degan program PIJAR (Sapi, Jagung, Rumput Laut) yang sedang digalakkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program ini telah berhasil dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Dompu namun disisi lain dapat memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan hidup.Keterbatasan lahan membuat dilakukannya konversi lahan terhadap kawasan lindung yang berfungsi sebagai perlindungan bagi kawasan sekitarnya, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang memicu terjadinya longsor dan banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan dan melihat hubungan perubahan penggunaan lahan terhadap degradasi lingkungan. Penelitian ini meggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis menggunakan teknik overlay dan mendeskripsikan hubungan perubahan lahan dan degradasi lingkungan. Penelitian ini menemukan bahwa telah terjadi perubahan penggunaan lahan menjadi tanaman jagung selama periode tahun 2012 sampai tahun 2017. Terdapat hubungan antara perubahan penggunaan lahan dan degradasi lingkungan dilihat melalui adanya peningkatan daerah rawan bencana longsor dan banjir di Kabupaten Dompu. Disarankan untuk tetap mempertahankan kawasan sesuai fungsinya berdasarkan karakteristik fisik lahan.
Keywords
Konversi lahan; Degradasi Lingkungan; Banjir; Longsor
References
A. Aprisal, “Prediksi Erosi dan Sedimentasi pada Berbagai Penggunaan Lahan di Sub DAS Masang Bagian Hulu di Kabupaten Agam,” Jurnal Solum, vol. 8, no. 1, pp. 11-18, 2011.
J. Sartohadi, Pengantar Geografi Tanah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
A. Maga, Masyarakat Dompu Tanam Jagung di Hutan Lindung, Mataram: Antaranews, 2011.
Junun and Ratih, “Evaluasi Potensi Degradasi Lahan Dengan Menggunakan Analisa Kemampuan Lahan Dan Tekanan Penduduk Terhadap Lahan Pertanian di Kokap Kabupaten Kulonprogo,” Jurnal Forum Geografi, vol. 22, no. 1, pp. 1-12, 2008.
Kementerian Pertanian, Surat Keputsan Menteri Pertanian Nomor 837 Tahun 1980 dan Nomor 683 Tahun 1981 tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung dan hutan produksi, Jakarta: Republik Indonesia, 1981.