Analisis Hukum dan Ketentuan Sewa Menyewa Tanah Sawah dalam Perspektif Islam

Abstract

Abstract: This research aims to conduct an in-depth analysis of the existing literature on the law and provisions of leasing paddy fields from an Islamic perspective. Dat is taken from Google Scholar, DOAJ and Scopus with a range of publication years in the last 10 years. The practice of ijarah or leasing of agricultural land within the framework of Islamic law and economics is considered legitimate on the basis of principles such as justice, voluntary agreement, and non-coercion. Nonetheless, there are significant challenges, including vagueness in agreements, potential conflicts related to profit sharing, and the need to strengthen the protection of tenants' and landowners' rights in an equitable manner. One of the main gaps is the unclear implementation of Islamic principles in the practice of ijarah in the agricultural sector, which often requires in-depth interpretation and adaptation to diverse local conditions. Protection of such rights from exploitation and injustice remains a key focus. Future research needs to lead to the development of more appropriate legal and economic frameworks to ensure that the practice of ijarah on farms is not only legally valid, but also capable of providing balanced social and economic justice for all parties involved.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap literatur yang ada mengenai hukum dan ketentuan sewa menyewa tanah sawah dalam perspektif Islam. Data diambil dari Google Scholar, DOAJ dan Scopus dengan rentang tahun publikasi 10 tahun terakhir. Praktik ijarah atau sewa menyewa lahan pertanian di dalam kerangka hukum dan ekonomi Islam dianggap sah dengan landasan prinsip-prinsip seperti keadilan, kesepakatan sukarela, dan ketidakpaksaan. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang signifikan, antara lain ketidakjelasan dalam perjanjian, potensi konflik terkait pembagian hasil, dan perlunya memperkuat perlindungan hak-hak penyewa dan pemilik lahan secara adil. Salah satu kesenjangan utama adalah implementasi yang belum jelas dari prinsip-prinsip Islam dalam praktik ijarah di sektor pertanian, yang sering memerlukan interpretasi mendalam dan penyesuaian dengan kondisi lokal yang beragam. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari eksploitasi dan ketidakadilan masih menjadi fokus utama. Penelitian mendatang perlu mengarah pada pengembangan kerangka kerja hukum dan ekonomi yang lebih tepat guna memastikan bahwa praktik ijarah di lahan pertanian tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu memberikan keadilan sosial dan ekonomi yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.