KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR GRATIS (STUDI KOMPARASI DI SD DAN MI DI YOGYAKARTA)

Aqodiah Aqodiah Aqodiah

Abstract


Tulisan  ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Gratis di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) baik yang negeri maupun yang swasta di Yogyakarta. Secara normatif dasar penyelenggaraan pendidikan dasar gratis ini telah diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (2), UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat (2), PP No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar dan PP No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Alasan utama Pendidikan dasar gratis ini dilakukan oleh pemerintah adalah masih banyak jumlah siswa putus sekolah di SD/MI dan SMP/MTs, pemerataan pendidikan dan persebaran tenaga pendidik tidak merata.

Akan tetapi dalam implementasinya, pihak sekolah/Madrasah masih memungut anggaran secara terselubung yang membebani orang tua siswa (tidak gratis). Hal itu dilakukan karena pihak sekolah sesungguhnya “tidak setuju” dengan pendidikan gratis karena menurut mereka semua pembiayaan itu harus ditanggung oleh Negara baik yang negeri maupun swasta dari dana Investasi, Personal dan operasional. Sementara yang yang dialokasikan gratis itu hanya biaya operasional Sekolah (BOS), itupun hanya 22% dari kebutuhan operasional siswa selama 1 tahun.

Bahkan pendidikan dasar gratis ini telah memunculkan persoalan baru dalam dunia pendidikan diantaranya muncul keresahan pada kepala sekolah dan guru karena mereka harus diberi tugas tambahan untuk menyusun laporan, perlakuan tidak adil dalam dunia pendidikan, semangat kerja menurun, ruang gerak dibatasi oleh regulasi, pelayanan minimal terhadap siswa, motivasi belajar siswa menurun, dan pembelajaran hanya untuk mengejar target sehingga menciptakan siswa menjadi “robot” bukan siswa yang berkarakter dan menemukan sesuatu. Hal itu dikarenakan oleh kebijakan pemerintah yang dipaksakan dengan regulasi (aturan yang mengekang) demi sebuah pencitraan.

Untuk itu perlu dimaknai ulang pendidikan dasar gratis secara jelas. Karena pendididikan dasar gratis menurut versi pemerintah hanyalah Bantuan Opersional Sekolah (BOS). Padahal pembiayaan pendidikan bukan hanya urusan biaya operasional saja, tetapi juga menyangkut biaya personal (gaji guru) dan biaya investasi (pembangunan tempat belajar). Istilah “gratis” apakah peserta didik tanpa dibebani dengan biaya apapun, tidak hanya SPP yang gratis, tetapi seluruh biaya investasi, personal dan operasional harus digratiskan. Ataukah tidak dipungut biaya untuk komponen tertentu, tetapi komponen lain tetap harus bayar dengan istilah “sekolah bersubsidi”, agar tidak melambung harapan masyarakat.

Keywords


Pendidikan Dasar Gratis, BOS, Sekolah Bersubsidi

Full Text:

PDF

References


APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan Belanja daerah), BOS (Biaya Operasional Sekolah), BOM (Biaya Operasional Madrasah)

Aris Munandar, Kepala Sekolah MI Wahid Hasyim, Wawancara Pukul. 10.41, Tanggal 5 Maret 2012

Djohar et.al, “Dampak Pendidikan Gratis Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sleman Yogyakarta”, Laporan Penelitian, (Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman, 2010).

Fatimatul Amani, Wawancara pukul 8.30, tanggal 6 Maret 2012

Imam Prihadiyoko,“Pendidikan Madrasah dan Hancurnya Sebuah Otoritas Masyarakat " Kompas, 20 September 2001.

M. Sirozi, "Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan", (Jakarta, Rajawali Press, 2010).

Moleong, J. Lexi, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya).

Muhadjir, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996).

Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (ed.), “Handbook of Qualitative Research”, (Thousand Oaks: Sage Publications, 1994).

Riant Nugroho, “Kebijakan Pendidikan Yang Unggul”, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008).

--------, “Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah”, (Sinopsis Disertasi), Jakarta, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), 2007.

Riyanto, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tempel, Wawancara jam 8.43 wib, tanggal 22 Maret 2012

Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, “Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial”, terj. Arief Furchan. (Surabaya:Usaha Nasional, 992).

Suara Merdeka, Pungutan Sekolah Swasta Diperlonggar; Revisi Permendikbud No. 60 tahun 2011, Kamis 28 Juni 2012

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung, Alfabeta, 2008).

Suyanto, “Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Global)”, Jakarta,PSAP Muhammadiyah, 2006.

Titik Handayani, “Kebijakan Pendidikan Dasar Gratis: Antara Cita-Cita dan realita”, Jurnal, Masyarakat Indonesia, Edisi XXXV/No. 2/2009.

Undang-undang No. 32 tahun 2004.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), (Jakarta; Sinar Grafika, 2006).

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20/2003.

http://www.unicef.org/indonesia/id/education_3143.html




DOI: https://doi.org/10.31764/ibtidaiy.v2i2.1047

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Ibtidaiy Stats

IBTIDA'IY: Jurnal Prodi PGMI | p-ISSN: 2502-504X dan e-ISSN 2615-1332.

Email: [email protected] | Contact: 082333380383

CURRENT INDEXING

     

         

EDITORIAL OFFICE