Transformasi Layanan Kependudukan Yang Berkelanjutan:  Implementasi Dan Tantangan Program Offline, Online, Dan Terintegrasi

Wa Ode Fani; Herman Lawelai; Mahyudin Mahyudin

doi:10.31764/jiap.v12i2.24780

Transformasi Layanan Kependudukan Yang Berkelanjutan: Implementasi Dan Tantangan Program Offline, Online, Dan Terintegrasi

Wa Ode Fani, Herman Lawelai, Mahyudin Mahyudin

Abstract

Program Sistem Layanan Adminduk Kolaka Utara Offline, Online Dan Terintegrasi (Si LAKU O2T) bertujuan untuk menyederhanakan dan mendekatkan layanan administrasi kepada masyarakat, memastikan prosedur yang mudah, cepat, gratis, dan bebas dari pungutan liar dan perantara. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi beberapa tantangan seperti masalah disiplin dan tanggung jawab petugas, kurangnya jumlah petugas, dan infrastruktur yang kurang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Si LAKU O2T dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dengan sumber data primer dan sekunder. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Si LAKU O2T sebagian besar sudah efektif. Variabel komunikasi menunjukkan pelaksanaan yang efektif, transmisi yang mapan di antara para pelaku layanan, pedoman pelaksanaan yang jelas, dan konsistensi dalam persyaratan dan mekanisme layanan. Variabel sumber daya menunjukkan bahwa sumber daya untuk Si LAKU O2T telah dimaksimalkan, termasuk staf yang tersedia dan informasi kebijakan yang dipahami dengan baik. Wewenang telah didelegasikan dengan baik, dan fasilitas pendukung memadai. Sikap pelaksana menunjukkan pandangan yang positif, dengan pemahaman kognitif terhadap tugas, arahan yang selaras dengan tugas pelaksana, dan respon positif terhadap keluhan masyarakat. Variabel struktur birokrasi menyoroti keberadaan Standar Operasional Prosedur, yang menstandarkan tindakan di antara para pelaksana pelayanan. Studi ini memberikan masukan yang berharga bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu ruang lingkup yang terbatas pada satu wilayah dan potensi bias pada data kualitatif. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk mengeksplorasi wilayah yang lebih luas dan menggabungkan langkah-langkah kuantitatif untuk hasil yang lebih komprehensif.

Keywords

Si LAKU O2T, Pelayanan Publik, Sektor Publik, Kebijakan Berkelanjutan, Administrasi Kependudukan

Full Text:

PDF

References

Amir, M., Tawai, A., & Yusuf, M. (2024). Implementasi Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Journal Publicuho, 6(3), 1238–1252. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.341

Aziz, R. A., Hartono, S., & Puspaningtyas, A. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi tentang Pelayanan Akta Kelahiran melalui e-Lampid Kota Surabaya. Journal of Office Administration : Education and Practice, 2(3), 211–220. https://doi.org/10.26740/joaep.v2n3.p211-220

Christianingsih, E. (2018). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, 12(2), 1–14. http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/329%0Ahttps://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/download/329/318

Dolly, F. I. (2020). Efektivitas Implementasi Program Gerakan Desa Membangun (Gdm) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Bungo, Jambi. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 3(1), 45–54. https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.864

Fadhilah, A. N., & Prabawati, I. (2019). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk. Publika, 8(3), 911–924. https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/27533

Firdaus, F., & Lawati, S. (2020). Keterjangkauan Informasi dalam Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK), 2(1), 1–7. https://doi.org/10.48093/jiask.v2i1.14

Frederickson, H. G., & Ghere, R. K. (2020). Public-Service Ethics and Administrative Evil: Prospects and Problems. In Ethics in Public Management (pp. 122–146). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315497778-13

Gonzalez, K., Portocarrero, F. F., & Ekema, M. L. (2023). Disposition activation during organizational change: A meta-analysis. Personnel Psychology, 76(3), 829–883. https://doi.org/10.1111/peps.12513

Handayani, N., Nurmayanti, D. R., & Nugroho, R. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 32–40. https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1564

Handoko, D. (2016). Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik. Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal, 6(2), 147. https://doi.org/10.31289/jap.v6i2.1330

Haryanto, & Sembiring, H. R. U. (2021). Membangun Pribadi Prima Dalam Pelayanan Publik . Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Hasibuan, E. H., Badaruddin, B., & Karyono, K. (2020). Implementasi Kebijakan E-KTP Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Padangsidimpuan. Perspektif, 9(2), 465–482. https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3951

Head, B. W., & Alford, J. (2015). Wicked Problems: Implications for Public Policy and Management. Administration and Society, 47(6), 711–739. https://doi.org/10.1177/0095399713481601

Kartika, D. F., & Oktariyanda, T. A. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Poedak (Pelayanan Online Pendaftaran Adminisitrasi Kependudukan) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Publika, 245–260. https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p245-260

Karunia, R. L. (2023). West Lombok Towards Smart Government (Case Study of E-Government Implementation at the Population and Civil Registration Services Office). Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 8(1), 63–90. https://doi.org/10.15294/ipsr.v8i1.43084

Lawelai, H. (2023). Understanding Digital Governance in Smart Cities: In-Depth Study Utilizing VOSviewer and CiteSpace. E3S Web of Conferences, 440. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344007003

Lawelai, H., Iswanto, I., & Raharja, N. M. (2023). Use of Artificial Intelligence in Public Services: A Bibliometric Analysis and Visualization. TEM Journal, 12(2), 798–807. https://doi.org/10.18421/TEM122-24

Mahendra, G. K., & Pribadi, U. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Berbasis E-Government. Journal of Governance and Public Policy, 1(1). https://doi.org/10.18196/jgpp.2014.0003

Marzuki, Lawelai, H., Sadat, A., & Nastia. (2022). The Impact of Organizational Culture on Public Service Quality in the Baubau City Regional Secretariat. APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities, 1(1), 52–59. https://doi.org/10.59110/aplikatif.v1i1.31

Mustamin, M. (2023). Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP): Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulsel, 4 (3)(3), 267–277. http://www.ojs.bpsdmsulsel.id/index.php/sipatokkong/article/view/241

Nasution, D. A. D., Ramadhan, P. R., Batubara, S. S., Syah, D. H., & Alpi, M. F. (2020). Identifikasi Strategi Keberhasilan Layanan E-goverment di Kota Medan. Jurnal Kajian Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan, 11(2), 106–112. http://journal.ummat.ac.id/index.php/paedagoria

Pülzl, H., & Treib, O. (2017). Policy Formulation: Design and Tools. In Handbook of Public Policy Analysis (pp. 105–114). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315093192-14

Rahayu, G., & Jumiati, J. (2023). Implementation of the Dukcapil Go Digital Programs at the Payakumbuh City Government. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 4(2), 83–94.

Rahmawati, R., & Firman, F. (2017). Analisis Impelementasi Kebijakan Aplikasi Qlue Di Wilayah Jakarta Utara. Aristo, 5(2), 386. https://doi.org/10.24269/aristo.v/1.2017.10

Rahmawaty, C., Putri, D. M., Lawelai, H., Nastia, N., & Sadat, A. (2022). Sub-District Government Bureaucracy and Public Services Performance During the COVID-19. In Journal of Social Politics and Governance (JSPG) (Vol. 4, Issue 1, pp. 54–66). https://doi.org/10.24076/jspg.2022v4i1.864

Rifai, R. (2023). Toward a More Advanced Village: Policy for Enhancing the Capacity of Village Apparatuses in Naru Village, Bima Regency. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 4(1), 129–142. http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/jsip/article/view/2995

Rojikinnor, R. (2020). Organizational commitment and professionalism of State Civil Apparatus to determine public satisfaction through good governance, public service quality and public empowerment. Journal of Social and Economic Development, 22(2), 401–413. https://doi.org/10.1007/s40847-020-00105-1

Sagena, U., Lawelai, H., Dema, H., Sundari, S., Hardianti, H., & Irawati, I. (2023). Metode Penelitian Sub Rumpun Ilmu Politik (Teori & Referensi berbasis Studi Kasus). Sonpedia Publishing Indonesia.

Salma, S. A., & Nawangsari, E. R. (2022). KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK. Jurnal Kebijakan Publik, 13(2), 170–178. https://doi.org/10.31258/JKP.V13I2.8019

Siregar, S. M., & Isnaini, I. (2015). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemberian Alokasi Dana Desa (Add) Tahun 2014 Di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 5(2), 197–217.

Sugiyono. (2014). Perspektif Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. In Metodelogi Penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D (p. 8).

Wahyono, T., & Aditia, R. (2022). Unsur-Unsur Komunikasi Pelayanan Publik (Sebuah Tinjauan Literatur). Jurnal Multidisiplin Dehasen (Mude), 1(4), 489–494.

Weerakkody, V., Irani, Z., Lee, H., Osman, I., & Hindi, N. (2015). E-government implementation: A bird’s eye view of issues relating to costs, opportunities, benefits and risks. Information Systems Frontiers, 17(4), 889–915. https://doi.org/10.1007/s10796-013-9472-3

DOI: https://doi.org/10.31764/jiap.v12i2.24780