Kualitas Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangkaraya

Rusita Rusita; Desy Selawaty; Muhammad Riban Satia

doi:10.31764/jiap.v14i1.37706

Kualitas Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangkaraya

Rusita Rusita, Desy Selawaty, Muhammad Riban Satia

Abstract

Abstrak Pelayanan perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menilai kualitas layanan perizinan usaha berbasis risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya melalui penggunaan OSS-RBA. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini mengkaji kualitas pelayanan berdasarkan teori kualitas pelayanan publik yang menekankan empat indikator utama, yaitu efisiensi, efektivitas, keadilan, dan akuntabilitas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSS-RBA telah meningkatkan kemudahan prosedur, kecepatan pelayanan, serta kepuasan masyarakat, yang tercermin dari tingginya penerbitan Nomor Induk Berusaha dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat dengan kategori sangat baik. Namun demikian, pelaksanaan pelayanan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap klasifikasi risiko, gangguan teknis sistem, serta kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur pelayanan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pendampingan teknis dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna mengoptimalkan kualitas pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara berkelanjutan.

Abstract: Risk-based business licensing services, implemented through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system, aim to improve the quality of public services. This study evaluates the effectiveness of such services at the Palangka Raya City Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP) through the utilization of OSS-RBA. Using a qualitative descriptive approach, this study examines service quality based on theory of public service quality which emphasizes four main indicators, namely efficiency, effectiveness, fairness, and accountability. The results show that the implementation of OSS-RBA has increased the ease of procedures, speed of service, and public satisfaction, as reflected in the high number of Business Identification Numbers (NIK) issuances and the Public Satisfaction Survey score with a very good category. However, the implementation of services still faces obstacles in the form of limited understanding of business actors regarding risk classification, technical system disruptions, and the need to increase the capacity of service personnel. The results highlight the critical need to enhance technical support and advance human resource competencies to sustainably optimize the quality of risk-based business licensing services.

Keywords

OSS-RBA;Kualitas Pelayanan;Pelayanan Publik

Full Text:

PDF PDF

References

Agustina, F. and Sari, D.P.P. (2020) ‘Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Partisipasi Manajemen, Pengetahuan Manajer, Pelatihan dan Pengalaman Kerja terhadap Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi’, in Prosiding Seminar Nasional Darmajaya, pp. 35–48.

Ahmad, B. (2015) ‘Inovasi Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar’, Jurnal Administrasi Publik, 9(2), pp. 111–120.

Akhyar, A. (2023) ‘Kualitas Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Mengenai Kepuasan Masyarakat’, Jurnal Penkomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi, 6(2), pp. 103–113. Available at: https://doi.org/10.33627/pk.62.1246.

Andriana, D. (2025) Akuntabilitas Publik. Yogyakarta: Deepublish.

Awaludin, M., Nuryadi, H. and Pribadi, G.N. (2024) ‘Sistem Otomatisasi Laporan untuk Optimalisasi Pelaporan Data Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma’, Jurnal Sistem (nformasi, 12(1), pp. 1–7. Available at: https://doi.org/10.35968/jsi.v12i1.1318.

Azzahrah, A. and Soesilowati, E. (2023) ‘Strategi DPMPTSP Kabupaten Sampang Bagi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Melalui Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko’, Cakrawala Repositori IMWI, 6(4), pp. 1001–1026. Available at: https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i4.447.

Denhardt, J. V and Denhardt, R.B. (2016) The New Public Service: Serving, Not Steering. London: Routledge.

Dwiyanto, A. (2016) Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto, A. (2023) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Faustina, R. and Rusli, B. (2025) ‘Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggunakan Sistem Online Di DPMPTSP Kota Cirebon’, Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, 8(1), pp. 29–41. Available at: https://doi.org/10.24198/responsive.v8i1.61157.

Haida, A.N., Saleh, C. and Adiono, R. (2016) ‘Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan’, Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(2), pp. 132–138.

Handayani, N.A.S. (2020) Efektivitas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Irawan, A. (2018) ‘Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)’, MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 10(3), pp. 86–101. Available at: https://doi.org/10.52166/madani.v10i3.1266.

Juniantari, N.K.R. and Putra, I.N.T.A. (2021) ‘Analisis Sistem Informasi Dpmptsp Menggunakan Metode User Experience Questionnaire’, JIKO (Jurnal Inform. dan Komputer), 4(1), pp. 31–37. Available at: https://doi.org/10.33387/jiko.v4i1.2379.

Kementerian Koperasi dan UKM (2015) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi. Jakarta.

Kementerian Koperasi dan UKM (2021) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Logo Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. Jakarta.

Kota Palangkaraya (2024) Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Jakarta.

Kurniawan, A. (2016) Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.

LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya (2023) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Palangka Raya: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mahmudi (2019) Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Moleong, J.L. (2017) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurislaminingsih, R., Sukaesih, S. and Komariah, N. (2021) ‘Analisis Tematik Artikel Dalam Jurnal Ifla Edisi Special Issue: Knowledge Management And Library Innovation In A Changing World’, Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi, 42(1), pp. 89–99. Available at: https://doi.org/10.14203/j.baca.v42i1.735.

Pemerintah Pusat (2020) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta.

Pemerintah Pusat (2021) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta.

Putri, D.A., saka Maulana, G. and Rivaldi, M.C. (2025) ‘Pendekatan Multidimensional terhadap Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis: Tinjauan Yuridis, Prosedur Perizinan, Pembentukan dan Legalitas Badan Usaha, serta Implikasinya terhadap Keberlanjutan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia’, Jurnal Ilmiah Nusantara, 2(2), pp. 557–570. Available at: https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3883.

Raihan, M.F. (2022) Kualitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan di dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak Provinsi Riau. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Ridley, D. (2016) The Literature Review: A Step-by-Step Guide for Students. London: Sage Publications.

Rohaeni, H. and Marwa, N. (2018) ‘Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan’, Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 2(2), pp. 1–10. Available at: https://doi.org/10.31294/jeco.v2i2.4503.

Rokhman, B. et al. (2024) ‘Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)’, Journal of Social and Economics Research, 6(1), pp. 1562–1580. Available at: https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.399.

Sahibuddin, N.P., Tahir, A. and Mozin, S.Y. (2025) ‘Profesioanalitas Aparatur dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo’, Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara, 2(4), pp. 249–266. Available at: https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i4.681.

Saputra, A., Dali, N. and Yuana, I. (2025) ‘Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari’, RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(3), pp. 5233–5239. Available at: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2586.

Tjiptono, F. (2022) Service Management: Mewujudkan Layanan Prima. Yogayakarta: Andi.

Triyudiana, A. and Neneng, P. (2024) ‘Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila’, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 2(01), pp. 1–25. Available at: https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/528.

DOI: https://doi.org/10.31764/jiap.v14i1.37706