Collaborative Governance Dalam Layanan Bus Rapid Transit Di Kota Surakarta Tahun 2010-2019: Studi Tentang Kegagalan Kolaborasi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan efektivitas keberhasilan collaborative governance dalam layanan bus rapid transit di Kota Surakarta. Obyek penelitian adalah proses kolaborasi dalam layanan bus rapid transit di Kota Surakarta pada tahun 2010-2019. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan sumber dokumentasi yang berasal dari dokumen yang relevan. Informan dalam penelitian terdiri dari stakeholder terkait, yaitu unsur: Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Transportasi Kota Surakarta, Perum DAMRI Surakarta, dan PT. Bengawan Solo Trans. Teknik  analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan penelitian dapat dirumuskan hasil; pertama, proses dialog tatap muka merupakan awalan dalam menjalin kerjasama melalui dialog langsung antar stakeholder. Proses membangun kepercayaan dilakukan sejak awal dialog tatap muka yang bertujuan agar kolaborasi bisa terus menerus berjalan dengan baik. Komitmen terhadap proses ditunjukkan dalam bentuk dokumen Nota Kesepakatan Bersama dan pembentukan konsorsium PT. Bengawan Solo Trans. Upaya membangun kesepemahaman bersama dilaksanakan dalam bentuk pertemuan rutin secara formal maupun non-formal. Proses kolaborasi kehilangan momentum pada fase outcome jangka menengah dikarenakan kerugian yang dialami Perum DAMRI, sehingga mempengaruhi dorongan siklus yang baik dalam membangun kepercayaan dan komitmen. Kedua, dalam hal keberhasilan kolaborasi, struktur jaringan sudah terbentuk secara formal, terdapat kesepakatan dan kontrak tertulis. Komitmen terhadap tujuan mengalami pemudaran yang berujung pada pemutusan kontrak kerjasama. Kepercayaan antar stakeholder meluntur akibat adanya wanprestasi dari stakeholder. Tata kelola,akses terhadap kekuasaan, pembagian akuntabilitas/responsibilitas, serta berbagi informasi secara formal sudah dinyatakan dalam Nota Kesepakatan Bersama/MoU dan secara normatif sudah berjalan. Pada aspek akses terhadap sumber daya proses kolaborasi mengalami kegagalan akibat tidak cukup tersedianya sumber daya keuangan sebagai subsidi layanan bus rapid transit. Proses collaborative governance dalam layanan bus rapid transit memerlukan tersedianya akses sumber daya yang memadai.