Best Practice Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Di Kalimantan Timur, Indonesia

Hariati Hariati, Annisa Saskia Saputri

Abstract


Penelitian ini  mendeskripsikan sebuah upaya dalam mewujudkan best practice kebijakan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dimasa depan. Penelitian ini menggunakan kajian literature yang berlandaskan kepada sumber-sumber terpercaya dan kredibel. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu bahwa pembangunan IKN bukan hanya didasarkan kepada persoalan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun perlu dipahami sebagai suatu langkah untuk menghilangkan kesenjangan dan pemerataan kesejahteraan diberbagai wilayah. Pembangunan IKN harus bersifat terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan partisipasi publik. Selain itu, dalam best practice kebijakan pembangunan IKN perlu juga memperhatikan prinsip pembangunan yaitu pemahaman prinsip dasar pembangunan IKN, prinsip dasar pembangunan ekonomi, prinsip dasar pembangunan sosial dan sumber daya manusia, prinsip dasar penyediaan dan pengelolaan pertanahan, prinsip dasar pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip dasar ini adalah bentuk sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045 yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Selain itu sebagai bentuk dari mewujudkan pembangunan IKN yang menyongsong Visi “Kota Dunia untuk Semua”, dengan tujuan untuk membangun  Simbol Identitas Nasional, Kota Berkelanjutan di Dunia, Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan.

Keywords


Best Practice, Kebijakan,Pembangunan, Ibu Kota Negara.

Full Text:

PDF

References


Bappenas. (2022). Laporan Rencana Induk IKN DAN Lampiran UU IKN. https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/datapaparans/March2022/c9lVSaQqMGEtSQKMiVvt.pdf

Eldo, D. H. A. P., & Mutiarin, D. (2018). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis MbahTejo” di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 1(2), 156-167.

Hardyanti, W. (2015). Konsep Best Practices Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik no 14/2008. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 14(4), 297-309.

Megawati, M., & Adianto, A. (2021). Best Practice Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 9(1), 53-63.

Mia, S. (2021). Best Practices Desentralisasi Politik di Kabupaten Dharmasraya Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Kementrian Lingkungan Hidup. (2019). Perencanaan IKN disusun berdasarkan rekomendasi hasil Kajian Liingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rapid Assessment .

Kementerian PPN/Bappenas.(2020). Lampiran Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024: Proyek Prioritas Strategi.

Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN.

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008, July). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. In The 5 th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia (pp. 1-15).

Silalahi, S. A. F. (2019). Dampak Ekonomi dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara. Info Singkat.

Setijaningrum, E. (2017). Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik: Best Practice di lndonesia.

Yasniva, Y. (2013). Best Practices Pemerintahan Daerah. Jurnal Transformasi Administrasi, 3(2), 603-607.




DOI: https://doi.org/10.31764/jgop.v4i1.8218

Copyright (c) 2022 Hariati Hariati

This publication is indexed by: