Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD

Ady Supryadi

Abstract


Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah Lembaga pemerintahan Lembaga pemerintahan non departemen, atau Lembaga negara saja. ada yang di bentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dewan. dan ada pula di bentuk dan mendapatkan kekuasaan melalui Undang-Undang, dan ada pula di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kosep.


Full Text:

PDF

References


Buku, Jurnal, Internet dan Kamus

Akbar Patrialis, 2013, Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta

Asshiddiqie Jimly, 2016, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.

Diatha Pesek I made, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Gerup, Jakarta.

Hadjon M. Philips, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gajahmada University Perss, Yogyakarta.

HR Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, eds. Kesatu, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kusumaatmaja Moctar, 2006, Konsep-Konsep Hukum dan Pembangunan,Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Yayasan Nusantara, Bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung.

Kumorotomo Wahyudi, 2018, Etika Administrasi Negara, Rajawali Pers, Depok.

Natabaya H.A.S, 2004, Menjaga Denyut Konstitusi, Rerleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta.

Nurdin Ismail, 2017, Etika Pemerintahan, Nama, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan, Pustaka Nasional, Yogyakarta.

Abdul Aziz Hakim, 2011. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Perudang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomer 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexing Site

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.