Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD

Ady Supryadi

Abstract


Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah Lembaga pemerintahan Lembaga pemerintahan non departemen, atau Lembaga negara saja. ada yang di bentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dewan. dan ada pula di bentuk dan mendapatkan kekuasaan melalui Undang-Undang, dan ada pula di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kosep.


Full Text:

PDF

References


Buku, Jurnal, Internet dan Kamus

Akbar Patrialis, 2013, Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta

Asshiddiqie Jimly, 2016, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.

Diatha Pesek I made, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Gerup, Jakarta.

Hasanah, S. (2015). Penguatan Tradisi Musyawara Mufakat dalam Sistem Kekuasaan Negara: Studi Tentang Lembaga MPR di Masa Kini dan Akan Datang.

Hasanah, S. (2022). POLA BERDEMOKRASI DALAM UUD 1945 SESUDAH AMANDEMEN. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 13(2), 361-372.

Hasanah, S., & Rejeki, S. (2021). Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 9(2), 43-52.

Hasanah, S. (2018). Sistem Pemilu dan Kualitas Produk Legislasi di Indonesia.

Hasanah, S., & Parasatya, I. I. (2019). PENGAWASAN OMBUDSMAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 33-49.

Hadi, K., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Putra, G. I., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris. Indonesia Berdaya, 4(2), 679-688.

Hadjon M. Philips, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gajahmada University Perss, Yogyakarta.

HR Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, eds. Kesatu, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kusumaatmaja Moctar, 2006, Konsep-Konsep Hukum dan Pembangunan,Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Yayasan Nusantara, Bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung.

Kumorotomo Wahyudi, 2018, Etika Administrasi Negara, Rajawali Pers, Depok.

Natabaya H.A.S, 2004, Menjaga Denyut Konstitusi, Rerleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta.

Nurdin Ismail, 2017, Etika Pemerintahan, Nama, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan, Pustaka Nasional, Yogyakarta.

Abdul Aziz Hakim, 2011. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Erwin, Y., Harun, R. R., & Septyanun, N. (2021). Penyuluhan Hukum Pentingnya Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrouve di Kawasan Pesisir dan Pantai. Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ), 2(2), 163-171.

WIDAYAT, R. M. (2022). MEDIA SOSIAL DAN STRATEGI KAMPANYE PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DI INDONESIA (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

AJIE, J. S., PRIBADI, U., & WIDAYAT, R. M. (2020). Kontribusi Bumdes Tridadi Makmur Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tridadi Kecamatan Sleman Yogyakarta. Ganec Swara, 14(2), 779-784.

Juhari, J., Pribadi, U., Widayat, R. M., & Pratama, I. N. (2022). Optimalisasi Peran Organisasi Sosial Keluarga Jujur Bahagia, Di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta Di Saat Pandemi Covid-19. TRANSFORMASI: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT, 2(2), 116-124.

Pribadi, U., Aji, J. S., & Widayat, R. M. (2021). Inisiasi Pendirian dan Pengelolaan Bank Sampah. Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks, 9(2), 227-236.

WIDAYAT, R. M., & KUSUMA, L. S. T. (2018). ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGATASI KONFLIK DI DESA MERTAK TOMBOK DAN DESA BUNUT BAOQ KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH. GANEC SWARA, 12(1), 11-16.

Imawanto, I., Yanto, E., Fahrurrozi, F., & Erwin, Y. (2021). PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 163-183.

Nugroho, S. S., Erwin, Y., & Rohayu, R. (2019). Hukum Sumber Daya Alam Perspektif Keadilan Inter-Antar Generasi.

Erwin, Y. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pengembangan Sektor Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 9(2).

Rohayu H, R. (2018). Penegakan Hukum Di Indonesia Dengan Pendekatan Hukum Transendental. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental.

Erwin, Y., Harun, R. R., & Septyanun, N. (2021). Penyuluhan Hukum Pentingnya Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrouve di Kawasan Pesisir dan Pantai. Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ), 2(2), 163-171.

Harun, R. R. (2019). MENYIKAPI GLOBALISASI HUKUM TANAH DENGAN KEARIFAN LOKAL. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 219-238.

Harun, R. R., Septyanun, N., Yuliani, T., Junaidy, A. M., Hamdi, H., & Rejeki, S. (2022). LULUS TEPAT WAKTU: SEBUAH MOTIVASI DAN KODE ETIK BELAJAR BAGI MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI. JCES (Journal of Character Education Society), 5(3), 773-779.

Rizan, L. S., Nurjannah, S., & Erwin, Y. (2022). Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata.

Septyanun, N., Ariani, Z., Hidayanti, N. F., Harun, R. R., Hayati, M., Suwandi, S., & Aqodiah, A. (2022). The Implementation of Regional Waste Policies and the Improvement of Public Health. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 10(E), 406-410.

Ariani, Z., Nurjannah, S., & Hidayanti, N. F. (2021). Pola Scale Up Bisnis Sampah Berbasis Al-Maqasid Al-Syariah di Bank Sampah Induk Regional Bintang Sejahtera. istinbath, 20(2), 296-314.

Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman, L. (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG SISTEM E-COURT DALAM PELAKSANAAN PERADILAN DI INDONESIA (DI SEKRETARIAT KANTOR DPC PERADI MATARAM-NTB BERSAMA CALON ADVOKAT PERADI). EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(4), 244-251.

Nurlailiy, N. A., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Implementasi Wewenang Pemeritah Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Daerah.

Idhar, I., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawasan Pemilihan Umum Ad Hoc. Indonesia Berdaya, 4(2), 645-652.

Perudang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomer 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.




DOI: https://doi.org/10.31764/jlag.v1i1.13132

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexing Site

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.