Kebijakan Antikorupsi dan Dinamika Perlawanannya: Suatu Banalitas di Indonesia

Iwan Tanjung Sutarna, Dwi Ari Santo, Khuriyatul Husna

Abstract


Artikel ini berjudul kebijakan antikorupsi dan dinamika perlawanannya: suatu banalitas di Indonesia. Berupaya menjelaskan dinamika kebijakan antikorupsi di Indonesia. Sejak era orde lama sampai orde reformasi. Berbagai inisiatif dan kebijakan antikorupsi telah dijalankan, sepanjang itu pula perlawanan dalam berbagai bentuk dijalankan mereduksi kebijakan. Untuk memahami berbagai realitas itu, digunakan pendekatan kajian pustaka, menggali berbagai sumber literatur yang relevan dan terfokus pada upaya menjawab pertanyaan kajian. Melalui kajian ini dapat disimpulkan. Pertama, Inisiasi dan kebijakan antikorupsi telah dijalankan dalam berbagai era pemerintahan. Dalam berbagai bentuk kelembagaan. Kedua, inisiasi atas kebijakan antikorupsi sebagai panduan mendorong tata kelola dalam semua era pemerintahan dirintangi oleh kelompok kepentingan, disharmoni kelembagaan dan memiliki sedikit dukungan politik yang mengakibatkan kerentanan terjadap kerja-kerja antikorupsi. 


Full Text:

PDF

References


Ahmad Khoirul Umam (2021): Understanding the influence of vested interests on politics of anti-corruption in Indonesia, Asian Journal of Political Science, DOI: 10.1080/02185377.2021.1979061

Aspinall, E. (2010). The irony of success. Journal of Democracy, 21 (2), 20–34. https://doi.org/10.1353/jod.0.0157

Bhargava, V & Bolongaita E. (2004). Challenging Corruption in Asia. Case Studies and a framework for action. The Wolrd Bank.

Butt. S. (2011) Anti-Corruption Reform in Indonesia: An Obituary? Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 47, No. 3, 381-9 http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journal Code= cbie20.

Hasanah, S. (2015). Penguatan Tradisi Musyawara Mufakat dalam Sistem Kekuasaan Negara: Studi Tentang Lembaga MPR di Masa Kini dan Akan Datang.

Hasanah, S. (2022). POLA BERDEMOKRASI DALAM UUD 1945 SESUDAH AMANDEMEN. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 13(2), 361-372.

Hasanah, S., & Rejeki, S. (2021). Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 9(2), 43-52.

Hasanah, S. (2018). Sistem Pemilu dan Kualitas Produk Legislasi di Indonesia.

Hasanah, S., & Parasatya, I. I. (2019). PENGAWASAN OMBUDSMAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 33-49.

Hadi, K., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Putra, G. I., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris. Indonesia Berdaya, 4(2), 679-688.

Erwin, Y., Harun, R. R., & Septyanun, N. (2021). Penyuluhan Hukum Pentingnya Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrouve di Kawasan Pesisir dan Pantai. Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ), 2(2), 163-171.

WIDAYAT, R. M. (2022). MEDIA SOSIAL DAN STRATEGI KAMPANYE PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DI INDONESIA (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

AJIE, J. S., PRIBADI, U., & WIDAYAT, R. M. (2020). Kontribusi Bumdes Tridadi Makmur Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tridadi Kecamatan Sleman Yogyakarta. Ganec Swara, 14(2), 779-784.

Juhari, J., Pribadi, U., Widayat, R. M., & Pratama, I. N. (2022). Optimalisasi Peran Organisasi Sosial Keluarga Jujur Bahagia, Di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta Di Saat Pandemi Covid-19. TRANSFORMASI: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT, 2(2), 116-124.

Pribadi, U., Aji, J. S., & Widayat, R. M. (2021). Inisiasi Pendirian dan Pengelolaan Bank Sampah. Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks, 9(2), 227-236.

WIDAYAT, R. M., & KUSUMA, L. S. T. (2018). ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGATASI KONFLIK DI DESA MERTAK TOMBOK DAN DESA BUNUT BAOQ KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH. GANEC SWARA, 12(1), 11-16.

Imawanto, I., Yanto, E., Fahrurrozi, F., & Erwin, Y. (2021). PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 163-183.

Nugroho, S. S., Erwin, Y., & Rohayu, R. (2019). Hukum Sumber Daya Alam Perspektif Keadilan Inter-Antar Generasi.

Erwin, Y. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pengembangan Sektor Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 9(2).

Rohayu H, R. (2018). Penegakan Hukum Di Indonesia Dengan Pendekatan Hukum Transendental. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental.

Erwin, Y., Harun, R. R., & Septyanun, N. (2021). Penyuluhan Hukum Pentingnya Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrouve di Kawasan Pesisir dan Pantai. Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ), 2(2), 163-171.

Harun, R. R. (2019). MENYIKAPI GLOBALISASI HUKUM TANAH DENGAN KEARIFAN LOKAL. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 219-238.

Harun, R. R., Septyanun, N., Yuliani, T., Junaidy, A. M., Hamdi, H., & Rejeki, S. (2022). LULUS TEPAT WAKTU: SEBUAH MOTIVASI DAN KODE ETIK BELAJAR BAGI MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI. JCES (Journal of Character Education Society), 5(3), 773-779.

Rizan, L. S., Nurjannah, S., & Erwin, Y. (2022). Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata.

Septyanun, N., Ariani, Z., Hidayanti, N. F., Harun, R. R., Hayati, M., Suwandi, S., & Aqodiah, A. (2022). The Implementation of Regional Waste Policies and the Improvement of Public Health. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 10(E), 406-410.

Ariani, Z., Nurjannah, S., & Hidayanti, N. F. (2021). Pola Scale Up Bisnis Sampah Berbasis Al-Maqasid Al-Syariah di Bank Sampah Induk Regional Bintang Sejahtera. istinbath, 20(2), 296-314.

Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman, L. (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG SISTEM E-COURT DALAM PELAKSANAAN PERADILAN DI INDONESIA (DI SEKRETARIAT KANTOR DPC PERADI MATARAM-NTB BERSAMA CALON ADVOKAT PERADI). EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(4), 244-251.

Nurlailiy, N. A., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Implementasi Wewenang Pemeritah Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Daerah.

Idhar, I., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawasan Pemilihan Umum Ad Hoc. Indonesia Berdaya, 4(2), 645-652.

Butt, S. (2015). 10 The rule of law and anti-corruption reforms under Yudhoyono: the rise of the KPK and the Constitutional Court. In The Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation (pp. 175-196). Singapore: ISEAS Publishing. https://doi.org/10.1355/9789814620727-013

Carey, P., Haryadi, S., & Margana, S. (2017). Korupsi dalam silang sejarah Indonesia: Dari Daendels (1808-1811) sampai era reformasi (2nd ed.). Depok: Komunitas Bambu.

Danang, M. (2021). Sejarah Lembaga Pemeberantasan Korupsi Dari Era Orde Lama Hingga Lahirnya KPK. Dapat diakses melalui https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/sejarah-lembaga-pemberantasan-korupsi-dari-era-orde-lama-hingga-lahirnya-kpk.

Djani, Luky. (2008). Inside Yudhoyono's anti-corruption machine. Inside Indonesia. Dapat diakses melalui https://www.insideindonesia.org/inside-yudhoyono-s-anti-corruption-machine

Djani, Luky. (2015). Megawati dan KPK. Opini Kompas. Bisa diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2015/01/29/14000001/Megawati.dan.KPK

Dwight Y. King, Corruption in Indonesia: A curable Cancer? Journal of International Affairs, Vol.53, No. 2, Spring 2000, Columbia University, New York.

Firdausi, FA. (2017). Jatuh Bangun Lembaga Pemberantasan Korupsi. Dapat diakses melalui https://historia.id/politik/articles/jatuh-bangun-lembaga-pemberantasan-korupsi-PGjgB/page/1

Halloway,Richard. (2014). Corruption and Civil Society Organisations in Indonesia, Program Adviser on Anti-Corruption and Civil Society Partnership for Governance Reform in Indonesia,

Hamid Yeganeh, 2014. "Culture and corruption: A concurrent application of Hofstede's, Schwartz's and Inglehart's frameworks," International Journal of Development Issues, Emerald Group Publishing, vol. 13(1), pages 2-24, April.

Hanggoro, HT. (2013). Gesekan dengan Paran. Dapat diakses melalui https://historia.id/politik/articles/gesekan-dengan-paran-DEdx6/page/1

Hendi Yogi Prabowo Kathie Cooper , (2016),"Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses ", Journal of Financial Crime, Vol. 23 Iss 4 pp. 1028 - 1062

Juwono, V. (2016). Berantas korupsi: A political history of governance reform and anti-corruption initiatives in Indonesia. The London School of Economics and Political Science (LSE)].

Juwono, V. (2018). Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945-2014. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia

Khomsani, M. A., & Soetjipto, A. W. . (2022). Hidden Meanings of New Anti-corruption Movements in Indonesia after 1998: A Mapping Literature. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 7(2), 263–278. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.816

King, Dwight Y. (2000). “Corruption in Indonesia: A Currable Cancer?”, Journal of International Affairs, Vol. 53, No. 2

Luna-Pla, I., Nicolás-Carlock, J.R. Corruption and complexity: a scientific framework for the analysis of corruption networks. Appl Netw Sci 5, 13 (2020). https://doi.org/10.1007/s41109-020-00258-2

Macmillan, J. (2011). Reformasi and Public Corruption : Why Indonesia ’ S Anti-Corruption Agency Strategy Should Be Reformed To Effectively Combat Public Corruption. Emory International Law Review, 25(1), 587– 630.

Mochtar, Z Arifin. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2

McLeod, R. (2000). Soeharto's Indonesia: A Better Class of Corruption. Agenda: A Journal of Policy Analysis and Reform, 7(2), 99-112.

McLeod, R. H. (2008). Inadequate Budgets and Salaries as Instruments for Institutionalizing Public Sector Corruption in Indonesia. South East Asia Research, 16(2), 199–223. https://doi.org/10.5367/000000008785260464

McLeod, Rose (2008). Inadequate budgets and salaries as instruments for institutionalizing public sector corruption in Indonesia, Source: South East Asia Research, Vol. 16, No. 2, pp. 199-223, Sage Publications URL:http://www.jstor.org/stable/23750912

McLeod, Ross & Budi Setiyono. (2010). Civil society organisations' contribution to the anti-corruption movement in Indonesia,Bulletinof Indonesian Economic Studies, Vol. 46, No. 3, p.347–70.

McMullan, Joanna. (2011). Reformasi and Public Corruption: Why Indonesia’ s Anti-Corruption Agency Strategy Should Be Reformed to Effectively Combat Public Corruption. Emory International Law Review, Vol. 25.

Mukartono, A. Hartiwiningsih & Rutamaji M. (2019). The Development of Corruption in Indonesia. is Corruption are Culture of Indonesia. Advances in Social Science, Education, and Humanities Research, Vol. 358.

I. NASUTION, AB. (2010). KONTROVERSI KASUS BIBIT-CHANDRA. OPINI KOMPAS. DAPAT DIAKSES MELALUI HTTPS://NASIONAL.KOMPAS.COM/READ/2010/06/15/08061335/~NASIONAL

Natasha Hamilton-Hart.(2001). Anti-Corruption Strategies In Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 37, No. 1, p; 65–82.

Prabowo, H.Y. and Cooper, K. (2016), "Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses", Journal of Financial Crime, Vol. 23 No. 4, pp. 1028- 1062. https://doi.org.ezproxy.ugm.ac.id/10.1108/JFC-08-2015-0039

Quah, J. S. T. (2011). Chapter 10 Indonesia. Research in Public Policy Analysis and Management, 341–395.

Quah, J.S.T. (1999). Corruption in Asian Countries: Can It Be Minimized? Public Administration Review, Vol. 59, No. 6 (Nov. - Dec., 1999), pp. 483-494. URL: http://www.jstor.org/stable/3110297 Accessed: 19-05-2017 01:33 UTC

Quah, J.S.T. (2021), "Breaking the cycle of failure in combating corruption in Asian countries", Public Administration and Policy: An Asia-Pacific Journal, Vol. 24 No. 2, pp. 125-138. https://doi.org/10.1108/PAP-05-2021-0034

II. RIMBAWANA, AS. (2019). SEJARAH UPAYA PELEMAHAN KPK: DARI CICAK VS BUAYA HINGGA TEROR. TIRTO.ID. DAPAT DIAKSES MELALUI HTTPS://TIRTO.ID/SEJARAH-UPAYA-PELEMAHAN-KPK-DARI-CICAK-VS-BUAYA-HINGGA-TEROR-EHO9

Suraji. (2008). Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol. 12, No. 2

Scutte A. Sofie. (2012). Against The ODDS: Anti Corruption Reform in Indonesia. Public Administration and Development Vol. 32. 38-48

TianLean, Bakrie AG. (2004). Korupsi: Dari Dulu Hingga Kini. Dapat diakses melalui https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dari-dulu-hingga-kini

Topan, Adnan. (2015). Beda Jurus Korupsi Era Soeharto dan Reformasi, Liputan Khusus CNN Indonesia, 21-05-2015.

Widoyoko D Johanes. (2016). Menimbang Peluang Jokowi Memberantas Korupsi: Catatan Untuk Gerakan Anti korupsi, Jurnal Integritas: Vol 2 Nomor 1

Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.




DOI: https://doi.org/10.31764/jlag.v1i1.13511

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexing Site

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.