EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MELALUI DIKLAT BIDANG PELAYANAN PUBLIK DI SULAWESI SELATAN

Abstract

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui diklat bidang pelayanan publik di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan adalah “Ceramah”, yaitu Tim Pelaksana menyampaikan materi diklat bidang pelayanan publik yang terkait dengan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Sumber data dan informasi yang diperoleh dari Aparat Desa Mitra sebanyak 10 orang. Hasil pengabdian ini menegaskan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance, terutama prinsip partisipasi, telah mencapai tingkat optimal. Keberhasilan ini dicapai melalui berbagai kebijakan yang dirancang untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Meskipun beberapa kebijakan mungkin tidak selalu mendapatkan persetujuan dari semua pihak dan kadang-kadang berpotensi merugikan, namun secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan ini memberikan manfaat yang lebih besar untuk kepentingan publik. Prinsip transparansi dalam pelayanan publik juga ditegakkan dengan usaha pemerintah dan aparatnya untuk beroperasi secara terbuka dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sementara prinsip akuntabilitas menjadi patokan sejauh mana pelayanan publik sesuai dengan standar nilai yang dijunjung tinggi. Hasil persentase kegiatan Diklat Bidang Pelayanan Publik mengalami peningkatan hingga mencapai 100%.

Abstract: This community service activity aims to improve the effectiveness of village governance through training in the field of public services in Mandalle Village, West Bajeng District, Gowa Regency. The method used was "Lecture", in which the Implementation Team delivered training materials in the field of public services related to the principles of participation, transparency and accountability. The source of data and information obtained from the Partner Village Officials as many as 10 people. The results of this service confirm that the effectiveness of village governance in applying the principles of good governance, especially the principle of participation, has reached an optimal level. This success is achieved through various policies designed to encourage active community participation in decision-making that has an impact on improving welfare. Although some policies may not always get approval from all parties and are sometimes potentially harmful, overall, these policies provide greater benefits for the public interest. The principle of transparency in public services is also upheld by the efforts of the government and its officials to operate openly and in accordance with the aspirations of the community, while the principle of accountability is a benchmark for the extent to which public services are in accordance with the standards of values upheld. The percentage results of Public Service Training activities have increased to 100%.