PENERAPAN INOVASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN GUNA MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Lely Indah Mindarti, Choirul Saleh, Aulia Puspaning Galih

Abstract


Abstrak: Seluruh informasi yang terkait dengan pengelolaan negara harus berani dipublikasikan secara transparan, terkecuali di dalamnya terdapat rahasia negara yang memang tidak boleh diketahui publik dan diatur di dalam UU. Masalah yang ditemui di Desa Arjowilangun adalah kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap UU KIP 2008 dan SLIP Desa, kedua adalah kurangnya pemanfaatan sistem informasi untuk menyediakan informasi public desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk berkontribusi terhadap upaya pemerintah desa Arjowilangun dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik desa. Kegiatan ini difokuskan kepada pemahaman aparatur desa serta masyarakat terhadap UU KIP 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang SLIP Desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pemanfaatan system informasi manajemen. Terdapat tiga program yang dilakukan adalah sosialisasi, pelatihan dan focus group discussion (FGD). Peserta terbukti memahami materi mengenai UU KIP 2008 dan SLIP Desa dari sesi tanya jawab dan diskusi yang dilakukan setelah penyampaian materi. Selain pemahaman materi, peserta juga terbuki mampu menjalankan website dengan baik.

 

Abstract: All information related to state management must dare to be published in a transparent manner, unless it contains state secrets which are not publicly known and are regulated in law. The problem encountered in Arjowilangun Village is the lack of understanding of the village apparatus towards the Information Disclosure law year 2008 and Village SLIP, the second is the lack of use of information systems to provide village public information. Based on this background, this service activity aims to contribute to the efforts of the Arjowilangun village government in realizing village public information disclosure. This activity focus on understanding the village apparatus and the community towards the 2008 KIP Law and Information Commission Regulation Number 1 of 2018 concerning Village SLIP and increasing the capacity of village officials in the use of management information systems. There are three programs carried out: socialization, training and focus group discussions (FGD). Participants proved to understand the material regarding Information Disclosure law year 2008 and Village SLIP from the question and answer session and discussion that was held after the presentation of the material. In addition to understanding the material, participants were also shown to be able to run the website well.


Keywords


innovation; information management system; information disclosure law; public information disclosure

Full Text:

DOWNLOAD [PDF]

References


Afnan, D. (2019). Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Ssoshum Insentif, 2(2), 153–163. Retrieved from https://jurnal.lldikti4.or.id/index.php/jurnalsoshum/article/view/135

Gosal, R., & Singkoh, F. (2017). Penyelenggaraan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Sebagai Pelayan Publik pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Eksekutif, 2(2). Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/18139

Hasliani, M., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. YUME: Journal of Management, 4(1). Retrieved from https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/985

Kalalo, A. S. W. F. P. (2017). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pembangunan Perekonomian sebagai Daya Saing Berbasis Potensi Daerah. LEX ET SOCIETATIS, 5(10). Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18487

Mamuko, Y. Y. (2021). Rebranding Sebagai Manifestasi Reformasi Birokrasi Era New Normal : Perspektif Digital Era Governance. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS, 15(1). Retrieved from https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/304

Mindarti, L. I., Saleh, C., & Galih, A. P. (2021). Sosialisasi dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Keterbukaan Informasi Publik bagi Perangkat Kelurahan. Jurnal Masyarakat Mandirei, 5(4), 1252–1262. Retrieved from https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5028

Novianti, E., Nugraha, A. R., Komalasari, L., Komariah, K., & Rejeki, D. S. (2020). Pemanfaatan Media Sosial dalam Penyebaran Informasi Program Pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran). Al Munir: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 11(1), 48–59. Retrieved from https://www.ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir/article/view/1499

Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media, 2(1). Retrieved from https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/758

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. , (2018).

Ridwan, M., & Dkk. (2021). Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Setiawan, M. H. (2021). Efektivitas Pelayanan Informasi Publik Berbasis Aplikasi PPID Dinas Komunikasi dan Informasi Kab.Tanjung Jabung Barat. Jurnal At Taddabur, 11(1), 50–68. Retrieved from http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Attadabbur/article/view/252

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. , (2008).

Walim. (2020). Harmonisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran). Gema Wiralodra, 11(2), 250–265. Retrieved from https://gemawiralodra.unwir.ac.id/index.php/gemawiralodra/article/view/140

Wiryawan, I. W. G., Perbawa, I. K. S. L. P., & Lis, J. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal Bali. Jurnal Advokasi, 8(1), 87–100. Retrieved from http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/89

Zulaikha, & Paribrata, A. I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. Jurnal Studi Komunikasi, 1(2), 131–162. Retrieved from https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jsk/article/view/168




DOI: https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6336

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Lely Indah Mindarti, Choirul Saleh, Aulia Puspaning Galih

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

________________________________________________________________

JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) p-ISSN 2598-8158 & e-ISSN 2614-5758
Email: [email protected]

________________________________________________________________

JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) already indexing:

      

         

 

________________________________________________________________ 

JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) OFFICE: