Akuntabilitas Pemerintahan Desa Maluk dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Ilham Zitri

Abstract


Abstract: The accountability of the management of the village income and expenditure budget is an ongoing problem in the village, which shows that the current village government system has not been a good system until now, this problem is evidence that there are still many problems surrounding the management of the village income and expenditure budget. The goal is how the accountability of budget management for income and expenditure in the village of Maluk, Maluk District, West Sumbawa Regency, while the method used is a combination that combines the two methods, the techniques used are interviews, questionnaires and documentation. The results of this study are that the village government is still unable to manage the village income and expenditure budget in Maluk Village. The first problem that is faced by Desa Maluk is the limited or limited ability of the village apparatus in managing the village income and expenditure budget or the absence of participation from the village community which causes the problem to multiply. This condition can be seen clearly from the recognition of the difficulties of the village government in managing the village income and expenditure budget due to a lack of experts in the planning, implementation or accountability process, this is also seen by many rural people who think that the management of the village income and expenditure budget is still not good. and there are many hopes of the village community that the next planning or process can be carried out properly by the village government. Village finances should be strengthened because to strengthen the pillars of accountability in the village, village financial management must be carried out efficiently and effectively, and village income and expenditure budgets are the main source of village development.

Abstrak: Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa menjadi masalah yang berlangsung di desa yang memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan desa yang berlaku hingga kini terbukti belum menjadi sebuah sistem yang baik, persoalan tersebut menjadi bukti bahwa masih banyaknya persoalan seputar pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Tujuannya ialah bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Maluk Kecamatan Maluk kabupaten Sumbawa Barat, adapun metode yang digunakan ialah kombinasi yang menggabungkan kedua metode, teknik yang digunakan adalah wawancara, angket dan dokumentasi. Adapun Hasil dari penelitian ini ialah pemerintah desa masih belum bisa mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Maluk. Masalah pertama yang dihadapi Desa Maluk ialah keterbatasan atau terbatasnya kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa ataupun tidak adanya partisipasi dari masyarakat desa yang membuat masalah bertambah banyak. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya pengakuan kesulitannya pemerintah desa dalam Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dikarenakan kurangnya tenaga ahli dalam proses perencanaan, pelaksanaan atau pertanggungjawaban, hal ini juga dilihat oleh masyarakat desa yang banyak berpendapat bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa masih belum baik, dan banyak sekali harapan masyarakat desa agar perencanaan atau proses selanjutnya bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa. keuangan desa seharusnya diperkuat karena untuk menguatkan pilar-pilar akuntabilitas di desa, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan sumber utama dari pembangunan desa.


Keywords


Accountability; APBDes; Village government

Full Text:

PDF

References


Awaeh, S., Kaawoan, J. E., & Kairupan, J. (2018). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud). Journal of Chemical Information and Modeling.

Firdaus Ainul Yaqin. (2021). Membangun Masyarakat Pluralis Perspektif Farid Esack Dalam Konteks Politik Praktis Di Indonesia. Al-Fikru : Jurnal Pendidikan Dan Sains. https://doi.org/10.55210/al-fikru.v2i2.598

Machfiroh, I. S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah. Jurnal Riset Akuntansi Politala. https://doi.org/10.34128/jra.v1i1.5

Mercya Vaguita, W. A. (2020). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Kecamatan 2X11 Kayu Tanam. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan. https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7844

Mooduto, W. I. S. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Kecamatan Kabila. Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA). https://doi.org/10.47918/.v1i1.8

Mumpuni, A. (2010). Analisis Pola Perkembangan Fungsi Wilayah Kota Surakarta Tahun 1995-2005 Asih Mumpuni S 4205003 Program Pascasarjana. Tessis.

Nurtanzila, L., & Kumorotomo, W. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta Pasca Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan PBB P2 Oleh Pusat Kepada Daerah. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik). https://doi.org/10.22146/jkap.9284

Pendi. (2017). Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. EJournal Administrasi Negara.

Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi. https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894

Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law). https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10

Setiana, A., Syahza, A., & Suarman, S. (2021). Strategi pengembangan BUMDes di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Riau. SOROT. https://doi.org/10.31258/sorot.16.1.47-59

Sianipar, R. T., Siregar, R. T., Silitonga, H. P., & Pulungan, K. P. A. (2020). Dampak Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirtauli Pematangsiantar. Maker: Jurnal Manajemen. https://doi.org/10.37403/mjm.v6i1.155

Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.

Zitri, I. (2019). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sumbawa Barat. Journal of Governance and Local Politics. https://doi.org/10.47650/jglp.v1i1.17

Zitri, I. (2020). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Benete dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Gorontalo Journal of Government and Political Studies. https://doi.org/10.32662/gjgops.v3i2.1128

Peraturan Desa Maluk Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDes).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wawancara


Refbacks

  • There are currently no refbacks.