PENGUATAN STRUKTUR KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)

Elis Listiana Mulyani; Lucky Radi R.; Alfin Nurfahmi M.

doi:10.31764/jces.v3i2.1693

PENGUATAN STRUKTUR KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)

Elis Listiana Mulyani, Lucky Radi R., Alfin Nurfahmi M.

Abstract

Abstrak: Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dalam rangka menindaklanjuti kerjasama yang dilakukan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama ini terwujud dalam upaya merealisasikan bukti kepedulian perguruan tinggi khususnya jurusan Studi Manajemen Fakultas Ekonomi terhadap masyarakat disekitarnya. Mengingat pentingnya keberadaan UPK di masing-masing Desa, maka perlu adanya pembenahan yang terstruktur demi menjaga keberlangsungan keberadaan UPK. Berdasarkan masalah tersebut maka kami melakukan pelatihan dan pendampingan yang behubungan dengan masalah utama yang dihadapi yaitu menyangkut masalah pengelolaan keuangan. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan melalui 2 tahap kegiatan, yaitu tahap 1 meliputi Bimbingan teknis (bimtek) terhadap pelaksana teknis (staf) UPK dengan materi penyusunan laporan keuangan, dan tahap 2 yaitu pelatihan terhadap pimpinan/koordinator UPK BKAD Kabupaten Tasikmalaya dengan materi peningkatan kemampuan manajerial dan penetapan standar kerja baku.

Abstract: The purpose of devotion to this community is to follow up on the cooperation conducted by the Faculty of Economics of Universitas Siliwangi Tasikmalaya with the Unit activity Management (UPK) of the Inter Village Cooperation Agency (BKAD) Tasikmalaya district. This cooperation is realized in the effort to realize the evidence of higher education especially in the study of Management Studies Faculty of economics towards surrounding communities. Given the importance of UPK's existence in each village, it needs to be a structured improvement to maintain the continuity of UPK existence. Based on the problem, we conduct training and mentoring that connect with the main problem faced is about financial management issues. Devotion to the community is done through 2 stages of activity, namely, phase 1 covering technical guidance (technology) on technical executor (staff) UPK with financial Report preparation material and Phase 2 is training on the leader/Coordinator UPK BKAD Tasikmalaya District with the material improvement of managerial ability and determination of standard work standards.

Keywords

UPK, BAKD, Bimbingan Teknis.

Full Text:

PDF

References

Azizah, N., & IP, S. (2015). KONFLIK ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM MENJALANKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM MP) DI SURAKARTA PADA TAHUN 2008-2009. Universitas Gadjah Mada.

Bancin, M. H. (2011). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan (studi kasus: Bandung Barat). Journal of Regional and City Planning, 22(3), 179–194.

Emawati, E. (2014). Program Pelatihan Bagi Warga Miskin (Studi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar). Universitas Brawijaya.

Handayani, S., Suryono, A., & Soeaidy, M. S. (2015). Implementasi Kebijakan Kerjasama Desa melalui Bkad. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 4(1).

Harseno, R. M., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2017). LEGALITAS USAHA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) YANG BELUM BERBADAN HUKUM DI KABUPATEN KENDAL. Diponegoro Law Journal, 6(2), 1–19.

Kurniawan, D. T., & Manar, D. G. (2013). Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Studi Kasus Pada Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-mandiri Perdesaan (Pnpmmpd) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Journal of Politic and Government Studies, 149–160.

Muharriroh. (2015). KONFLIK ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM MENJALANKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM MP) DI SURAKARTA. Thesis.

Mursalin, I., Kamello, T., Yefrizawati, Y., & Sembiring, R. (2011). PENYELESAIAN PINJAMAN BERMASALAH DALAM PROGRAM PINJAMAN DANA BERGULIR UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PNPM MANDIRI PERDESAAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI KECAMATAN KARANG BARU KABUPATEN ACEH TAMIANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG. USU LAW JOURNAL, 5(3), 22–45.

Nurmillah, N., Harniati, H., Fatmawada, S., & Wahyuddin, W. (2019). SOSIALISASI PEREMPUAN SEBAGAI BASIS PENINGKATAN KUALITAS HIDUP KELUARGA. JCES (Journal of Character Education Society), 2(1), 30–36.

Rahman, A. A., Yulia, N., & Kosasih, E. D. (2018). OPTIMALISASI PEMANFAATAN KUNYIT DALAM PENINGKATAN STATUS KESEHATAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN KAHURIPAN KOTA TASIKMALAYA. JCES (Journal of Character Education Society), 1(1), 82–88.

Rozaqi, H. (2011). Analisis tingkat partisipasi masyarakat terhadap unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaaan masyarakat mandiri perdesaan di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen.

Sudarwati, N. (2020). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan. LECTURER REPOSITORY.

Sulistyo, H., & Handoko, V. R. (2019). Kelembagaan Dana Bergulir Upk Pasca Berakhirnya PNPM-MPd di Upk Candipuro Kabupaten Lumajang. Journal of Innovation and Applied Technology, 5(2), 919–962.

WISMOYO, A. D. E. Z. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG.

Yusriadi, Y., Rahayu, S. W., & Taqwaddin, T. (2017). Implementasi Perjanjian Dana Bergulir Antara Badan Kerjasama Antar Desa Dengan Kelompok Masyarakat Gampong Di Pidie. Syiah Kuala Law Journal, 1(1), 266–286.

Yustisia, T. V. (2015). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait. Visimedia.

DOI: https://doi.org/10.31764/jces.v3i2.1693