POLA BERDEMOKRASI DALAM UUD 1945 SESUDAH AMANDEMEN
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Aidul Fitriciada Azhari, 2004, Menemukan Demokrasi,UMS Press, Surakarta
Dahlan Thaib, 1999, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi, Liberty, Yogyakarta
Edy Purnama, 2007, Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain, Nusamedia, Bandung
Fred Isywara, 1964, Pengantar Ilmu Politik, Diwantara, Bandung
Hazairin, 1981, Demokrasi Pancasila, Bina Aksara, Jakarta
Ibnu Tricahyono, 2009, Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, In Trans Publishing, Malang
Jimly Asshiddiqie, 2005, Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi. Konstitusi Press, Jakarta
Miriam Budiarjo, 2007, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
M Solly Lubis, 2009, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, CV, Mandar Maju, Bandung
Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, Partai Polittik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori Konsep dan Isu Strategis, PT Grafindo Persada, Jakarta
Siti Hasanah, 2018, Sistem Pemilu dan Kualitas Produk Legislasi di Indonesia
Journal dan karya ilimiah
Nahla Shahrouri, Does A Link Exist Between Democracy And Terrorism, International Journal On World Peace, VOL. XXViI NO. 4 December 2010
Siti Hasanah, Integrasi Memilih Pemimpin dalam Islam Kedalam Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia, urnal Istinbath, ISSN 1829-6505 vol. 18, No. 1, Juni 2018
Peraturan Perudang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sesudah amandemen)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Website
Sistem Pemilu Proporsional Yang Pernah Digunakan Di Indonesia - Hukamnas.com, diakses pada hari Selasa, 11 Oktober 2022, jam 05,47
Mengevaluasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka - Rumah Pemilu, diakses pada hari senin, tanggal 10 Oktober 2022, jam 11.00
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Arti kata majelis -, diunduh pada hari Selasa, 11 Oktober 2022, jam 06,33
Konsep Musyawarah Menurut Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.A - Suara Muhammadiyah, diakses pada hari Selasa, 11 Oktober 2022, jam 06,44
DOI: https://doi.org/10.31764/jmk.v13i2.11677
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Media Keadilan:Jurnal Ilmu Hukum
EDITORIAL OFFICE: