FAKTOR PENGHAMBAT PENGELOLAAN RETRIBUSI SEKTOR PERIKANAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MUNA

Sitti Amalia, Suriani BT. Tolo

Abstract


The existence of the authority for the local government to collect retribution for business services in the fishery sector has not been properly optimized by the Regional Government of Muna Regency. As a result, it has an impact on the local revenue of the fisheries sector which has experienced a downward trend over the last three years. Therefore, it is very important to conduct a study to reveal the inhibiting factors in the management of business service fees in the fisheries sector in increasing PAD in Muna Regency. In this study, the author uses a type of juridical-empirical research, with the research approach used is a theoretical approach (Theoretical Approach). The legal materials used are primary legal materials and secondary materials obtained through library research and observation, which are then analyzed qualitatively descriptively. The results showed that the inhibiting factor experienced by the Muna Regency Government in managing fishery sector business services levies in order to increase local revenue is, because the regional regulations governing fishery sector business service retribution rates are no longer relevant to the price index and current economic developments. . In addition, the absence of exemplary employees in collecting retribution, inadequate retribution infrastructure facilities, and the lack of legal awareness of the community to make retribution payments, are also factors inhibiting the management of levies in the fisheries sector in increasing local revenue in Muna Regency.

Keywords: Retribution Inhibitor, Fishery, PAD Muna.

 

ABSTRAK

Adanya kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pungutan retibusi jasa usaha sektor perikanan, ternyata belum dioptimalkan secara baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. Akibatnya, berdampak pada pendapatan asli daerah sektor perikanan yang mengalami tren penurunan selama tiga tahun terakhir. Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan suatu penelitian untuk mengungkap tentang faktor penghambat pengelolaan retibusi jasa usaha sektor perikanan dalam peningkatan PAD di Kabupaten Muna. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teori (Theoretical Approach). Untuk bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan observasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penghambat yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam pengelolaan retribusi jasa usaha sektor perikanan guna peningkatan pendapatan asli daerah adalah, dikarenakan peraturan daerah yang mengatur tentang tarif retribusi jasa usaha sektor perikanan sudah tidak relevan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini. Selain itu, belum adanya keteladanan pegawai dalam melakukan pungutan retibusi, belum memadainya sarana prasarana retibusi, dan masih minimnya kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pembayaran retibusi, juga menjadi faktor penghambat pengelolaan retribusi sektor perikanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Muna.

Keywords


Penghambat Retribusi; Perikanan; PAD Muna.

Full Text:

PDF

References


Ali, I Putu Sastra Wibawa dan Mahrus. “Efektifitas Hukum Pelestarian Dan Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Denpasar.” Jurnal Hukum IUS QUAI IUSTUM Vol. 27, no. 3 (2020): 621.

Amalia, Sitti. “Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perikanan Di Kabupaten Muna.” Universitas Sulawesi Tenggara, 2021.

Aziz, Noor Muhammad. “Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Journal RechtsVINDING Vol. 1, no. 1 (2012): 17–18.

Bakhri, Syaiful. Keadilan Dalam Capaian Kesejahteraan Sosial. Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2019.

Bariun, La Ode. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada. Kendari: Unsultra Press, 2019.

Dewi, Pande Putu Maesa Eka Putra dan Made Heny Urmila. “Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangsem Provinsi Bali.” E-Jurnal EP Unud Vol. 7, no. 10 (2018): 2168.

Diab, Ashadi L. “Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Enginering Dan Social Welfare.” Jurnal Al-’Adi Vol. 7, no. 2 (2014): 64.

Fitriani Amalia, Anies Prima Dewi. “Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia.” Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, no. 2 (2018): 173.

Hasibuan, Muhammad Irwansyah. “Pajak Daerah Dan Retibusi Daerah Sebagai Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bagi Daerah Kabupaten/Kota.” Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 2, no. 2 (2014): 95–96.

Hasibuan, Zulkarnain. “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini.” Jurnal Publik Vol. 1, no. 1 (2014): 78.

Irwansyah. Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Karim, Dayanto dan Asma. Peraturan Daerah Responsif : Fondasi Teori, Metode, Dan Teknik Pembentukan. Malang: Setara Press, 2019.

Karyati, Sri. “Model Kebijakan Hukum Pengembangan Ekowisata Di Nusa Tenggara Barat.” Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum 12, no. 1 (2021): 96.

Lubis, Maradona Sitompul dan Anggraini Atmey. “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Sebagai Modal Pembangunan Daerah.” Jurnal UMA Vol. 1, no. 1 (2013): 3–4.

Panjaitan, Marojahan JS. Politik Hukum : Membangun Negara

Kebahagiaan Pada Era Refolusi Indusrti 4.0 Dan Society 5.0. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.

Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” Jurnal TAPIs Vol. 10, no. 1 (2014): 17.

Ruslan, Achamad. Teori Dan Panduan Praktek Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Yogyakarta: Rangkang Education, 2011.

Surkati, Ahmad. “Otonomi Daerah Sebagai Instumen Pertumbuhan Kesejahteraan Dan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah.” Jurnal MIMBAR Vol. 28, no. 1 (2012): 39.

Tjip Ismail. “Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.” In Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 7–8, 2013.

Usman, Atang Remawan. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia.” Jurnal Wawasan Hukum Vol. 30, no. 1 (2014): 35–36.

Utami/Lambang/LA. “Pemekaran Daerah, Wujud Pelayanan Pemerintahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat” (n.d.).

“Hasil Wawancara Dengan La Ode Syairuddin, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Muna Tanggal 24 Mei 2021,” n.d.




DOI: https://doi.org/10.31764/jmk.v12i2.6257

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Media Keadilan:Jurnal Ilmu Hukum

 

EDITORIAL OFFICE: