PELEMAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK): SALAH SATU MATINYA DEMOKRASI

Rita Kalalinggi

Abstract


Perdebatan tentang melemahnya Komisi Pemberantasan (KPK) menjadi sangat kontradiktif, penguasa elit mengklaim bahwa perubahan status Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah bentuk dukungan ini, walaupun begitu, masyarakat sipil dan para pejuang melakukan perlawanan terhadap setatus kepegawaian ini, yang menyebabkan 75 pegawai dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diantaranya menyandung penyidik senior Novel Baswedan. Artikel ini dikaji melalui penelitian fenomenalogis kualitatif dan didukung oleh studi pustaka yang bersumber dari teori-teori yang relevan dan beberapa sumber media massa yang akurat. Temuan pada artikel ini menemukan bahwa pelemahan KPK adalah salah satu bentuk mundurnya demokrasi, ini disebabkan oleh patronase yang semakin menguat yang menimbulkan kroni-kroni membentuk etalase politik oligarki disegala arah. Sebagai akibatnya, perubahan alih setatus kepegawaian KPK membuat lembaga ini harus tunduk pada aturan yang telah dibuat para aktor elitis untuk menjaga kelompoknya dari hukum (khususnya diranah korupsi). Aturan ini membuat KPK akan kehilangan fungsi menjadi lembaga independen dan terpercaya yang membuat demokrasi semakin menurun.


Keywords


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Demokrasi; Patronase; Oligarki.

Full Text:

PDF

References


Achwan, R. (2013). Hidup dengan oligarki: Bisnis pakaian di provinsi Indonesia. Jurnal Asia Kontemporer, 43(2), 276-294.

Aspinall, E. (2013). Kemenangan Modal? Politik Kelas dan Demokratisasi Indonesia. Jurnal Asia Kontemporer, Vol. 43 No. 2, 226-242

Aspinall, E.. (2015). Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014. Pusat Penelitian Politik dan Pemerintahan, Departemen Politik & Pemerintah, Fisipol UGM.

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Demokrasi untuk dijual: Pemilu, klientelisme, dan negara di Indonesia. Pers Universitas Cornell.Tenang, Ben. 2020. Pria Kontradiksi, Joko Widodo dan Perjuangan Remake Indonesia. Australia: Rumah Acak Penguin Australia.

Asrinaldi, Yusoff, MA, & Karim, DZA (2021). Oligarki dalam pemerintahan Jokowi dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan fungsi legislatif di Indonesia. Jurnal Politik Perbandingan Asia, 2057891121995564.

Bahtiar, RA (2020, Januari). Demokrasi dan Korupsi di Indonesia (Studi Kasus Korupsi di Era Reformasi). Dalam Konferensi Internasional Ketiga tentang Transformasi Sosial, Komunitas dan Pembangunan Berkelanjutan (ICSTCSD 2019) (hlm. 73-77). Pers Atlantis.

Berenschot, W. (2018). Ekonomi politik klientelisme: Sebuah studi perbandingan demokrasi patronase Indonesia. Studi perbandingan politik, 51(12), 1563-1593.

Bruce, C. (2017). Mengawasi tinjauan literatur. Dalam Kualitas dalam pendidikan pascasarjana (hal. 143-155). Routledge.

Cooper, HM (1988). Pengorganisasian sintesis pengetahuan: Sebuah taksonomi tinjauan literatur. Pengetahuan dalam masyarakat, 1(1), 104-126.

Finn, DK (2014). Der Kampf gegen die allgegenwärtige Korupsi. Konsili, 50(5), 462-471.

Fukuoka, Y. (2013). Oligarki dan demokrasi di Indonesia pasca-Soeharto. Kajian Kajian Politik, 11(1), 52-64.

Gumbira, SW, & Wiwoho, J. (2019). Implikasi Globalisasi pada Prinsip Demokrasi Lokal Berbasis Pancasila di Indonesia. Jurnal Hukum Padjadjaran, 6(2), 361-378.

Hadiz, V., & Robison, R. (2004). Reorganisasi kekuasaan di Indonesia: Politik oligarki di era pasar. Routledge.

Hellman, J. (2017). Demokrasi, Korupsi dan Politik Roh di Indonesia Kontemporer.

Hicken, A. (2020). 2 Demokrasi Indonesia dalam perspektif komparatif. Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?, 23.

Kumala, F., Rahmayuni, R., Ariska, F., & Dinata, S. (2021). Oligarki dalam demoksari indonesia membuat hukum sulit di tegakkan. Jurnal Syntax Fusion, 1(2), 40-48.

Lay, C. (2017). Keterkaitan politik antara OMS dan parlemen di Indonesia: studi kasus keterkaitan politik dalam penyusunan UU Pemerintahan Aceh. Jurnal Ilmu Politik Asia, 25(1), 130-150.

Lewis, BD, & Hendrawan, A. (2019). Dampak koalisi mayoritas terhadap belanja pemerintah daerah, pemberian layanan, dan korupsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Politik Eropa, 58, 178-191.

Moleong, LJ (2019). Metodologi penelitian kualitatif.

Roleh, AF (2018). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Lex Privatum, 5(10).

Suparno, S., Karmanis, K., & Sunaryo, A. (2020). Strategi Pemerintah dalam Pendidikan Politik sebagai Peningkatan Partisipasi Masyarakat untuk Mencapai Sistem Demokrasi di Kota Semarang. Politik Indonesia: Kajian Ilmu Politik Indonesia, 5(1), 86-101.

Tapsell, R. (2018). Kuasa media di Indonesia: Kaum oligarki, warga, dan revolusi digital. Marjin Kiri.

Winters, Jeffey A. (2011). Oligarki. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53740517

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/04/16310971/nilai-pelemahan-kpk-terstruktur-dan-sistematis-bw-inikah-legacy-yang?page=all

https://pshk.or.id/blog-id/upaya-pelemahan-kpk-telah-berlangsung-lebih-dari-satu-dekade/




DOI: https://doi.org/10.31764/jgop.v3i2.6106

Copyright (c) 2021 Rita Kalalinggi

This publication is indexed by: