Implementasi Pelayanan E-SPPT Pajak Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kota Probolinggo

Abstract

Abstrak: Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah menjadikan teknologi sebagai komoditas utama bagi masyarakat pada umumnya. Fenomena ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang lengkap dan sumber daya manusia yang kompeten, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik seperti bidang perpajakan di daerah. Adanya inovasi dalam pelayanan publik seperti E-SPPT, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pemungutan pajak serta memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemerintah Kota Probolinggo juga meluncurkan aplikasi E-SPPT PBB pada peringatan Hari Jadi ke-663 pada tahun 2022. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian guna mengetahui Implementasi Pelayanan E-SPPT PBB di BPPKAD Kota Probolinggo). Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan metodenya menggunakan metode deskriptif. Pelaksanaannya dilakukan wawancara terbuka untuk mengamati, mendeskripsikan, dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, hasil wawancara dan lainnya. Hasil penelitiam menunjukkan E-SPPT PBB di BPPKAD Kota Probolinggo selaras dengan Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Edward III, meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Birokrasi, dan Struktur Birokrasi. Disertai dengan standarisasi pelayanan E-SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang cukup baik denganProsedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya Pelayanan, Produk Pelayanan, Sarana prasarana, dan Kompetensi petugas.

Abstract: The rapid development of technology has made technology the main commodity for society in general. This phenomenon poses a challenge for the government to provide complete facilities and competent human resources, so as to improve public services such as taxation in the regions. The existence of innovations in public services such as E-SPPT, is expected to increase efficiency and effectiveness in the tax collection process and provide satisfaction to the community in fulfilling tax obligations. The Probolinggo City Government also launched the PBB E-SPPT application on the 63rd Anniversary in 2022. This is interesting to conduct research to find out the Implementation of E-SPPT PBB Services at BPPKAD Probolinggo City). The research used is qualitative research, while the method uses descriptive methods. The implementation was carried out open interviews to observe, describe, and analyse the data by collecting data, interview results and others. The results of the research show that E-SPPT PBB in BPPKAD Probolinggo City is in line with the Theory of Public Policy Implementation according to Edward III, including Communication, Resources, Bureaucratic Attitudes, and Bureaucratic Structure. Accompanied by the standardisation of land and building tax (PBB) E-SPPT services that are quite good with Service Procedures, Service Time, Service Fees, Service Products, Infrastructure, and Officer Competence.