Implementasi Pelayanan E-SPPT Pajak Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kota Probolinggo
Abstract
Abstrak: Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah menjadikan teknologi sebagai komoditas utama bagi masyarakat pada umumnya. Fenomena ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang lengkap dan sumber daya manusia yang kompeten, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik seperti bidang perpajakan di daerah. Adanya inovasi dalam pelayanan publik seperti E-SPPT, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pemungutan pajak serta memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemerintah Kota Probolinggo juga meluncurkan aplikasi E-SPPT PBB pada peringatan Hari Jadi ke-663 pada tahun 2022. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian guna mengetahui Implementasi Pelayanan E-SPPT PBB di BPPKAD Kota Probolinggo). Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan metodenya menggunakan metode deskriptif. Pelaksanaannya dilakukan wawancara terbuka untuk mengamati, mendeskripsikan, dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, hasil wawancara dan lainnya. Hasil penelitiam menunjukkan E-SPPT PBB di BPPKAD Kota Probolinggo selaras dengan Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Edward III, meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Birokrasi, dan Struktur Birokrasi. Disertai dengan standarisasi pelayanan E-SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang cukup baik denganProsedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya Pelayanan, Produk Pelayanan, Sarana prasarana, dan Kompetensi petugas.
Abstract: The rapid development of technology has made technology the main commodity for society in general. This phenomenon poses a challenge for the government to provide complete facilities and competent human resources, so as to improve public services such as taxation in the regions. The existence of innovations in public services such as E-SPPT, is expected to increase efficiency and effectiveness in the tax collection process and provide satisfaction to the community in fulfilling tax obligations. The Probolinggo City Government also launched the PBB E-SPPT application on the 63rd Anniversary in 2022. This is interesting to conduct research to find out the Implementation of E-SPPT PBB Services at BPPKAD Probolinggo City). The research used is qualitative research, while the method uses descriptive methods. The implementation was carried out open interviews to observe, describe, and analyse the data by collecting data, interview results and others. The results of the research show that E-SPPT PBB in BPPKAD Probolinggo City is in line with the Theory of Public Policy Implementation according to Edward III, including Communication, Resources, Bureaucratic Attitudes, and Bureaucratic Structure. Accompanied by the standardisation of land and building tax (PBB) E-SPPT services that are quite good with Service Procedures, Service Time, Service Fees, Service Products, Infrastructure, and Officer Competence.
Keywords
Full Text:
DOWNLOAD [PDF]References
Akhadi, I. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita Dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat. Jurnal Pajak Indonesia, 6(1).
Amalia Dinda Bestari. (2020). Penerapan E-Sppt Pbb Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2017-2018. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Djolie, R. R. B. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Surabaya [Universitas Bhayangkara Surabaya]. http://eprints.ubhara.ac.id/543/
Firman. (2015). Membangun Inovasi Birokrasi Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Transformative, 1(2), 134–146.
Hasibuan, A., & Sulaiman, oris krianto. (2019). Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota. Buletinutama Teknik, 14(2), 127–135. https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/1097
Iris, N. M. (2019). Inovasi Pelayanan Pajak daerah Dengan Metode Tapping Box Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi [Universitas Hasanuddin]. In Molecules. http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65
Larasati, D. C. (2020). Inovasi Sistem Informasi Aplikasi Mobile Pajak Daerah (Sampade) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 9(1), 9–15. https://doi.org/10.33366/jisip.v9i1.2210
Lestari, P. A., Tasyah, A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 18(2), 212–224. https://doi.org/10.31113/jia.v18i2.808
Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, 1(6).
Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.
Nuryamin. (2016). Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Kantor Samsat Makasar. Universitas Hasanuddin.
Putri, L. D. M., & Mutiarin, D. (2018). Efektifitas Inovasi Kebijakan Publik; Pengaruhnya Pada Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA, 8(1), 1–16.
Raharja, M., Pratiwi, R. N., & Wachid, A. (2017). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , Kabupaten Lamongan ). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Universitas Brawijaya, Malang, 3(1), 111–117.
Rohayatin, T., Warsito, T., Pribadi, U., Nurmandi, A., Kumorotmo, W., & Suranto. (2017). Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan. Jurnal Caraka Prabu, 1(1), 22–36. https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.50
Sartika, D. (2015). Inovasi Organisasi Dan Kinerja Organisasi : Studi Kasus Pada Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Iii Lembaga Administrasi Negara. Analisa, 11(2).
Septiandika, V. (2019). Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Wilayah Kecamatan Kademangan K. PUBLICIO (Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial), 1(1), 1–9.
Seran, M. S. B. (2022). Pendapatan Asli Daerah : Suatu analisis efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Malaka. Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(7).
Setijaningrum, E. (2017). Inovasi Kebijakan dan Pelayanan Publik Best Practice di Indonesia. Airlangga University Press.
Sugiarto, A., & Mutiarin, D. (2017). Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Daerah. Journal of Governance and Public Policy, 4(1), 1–38. https://doi.org/10.18196/jgpp.4170
Wahyudianto, H. (2015). Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Pemerintah. Jurnal Bina Praja, 7(4).
Wahyuni, I. S. (2022). Implementasi E-SPPT (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto). Universitas Muhammadiyah Malang.
Zainul Wahid, Salamet, H. A. (2022). Digitalisasi Pembayaran Pajak Guna Meningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan E-Sppt Pbb Di Kabupaten Sumenep. Jurnal Pembangunan Sumenep, 1(2), 213–221.
DOI: https://doi.org/10.31764/jua.v27i2.23401
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Siti Marwiyah, Renny Candradewi Puspitarini, Nugraha Bayu Anggara
![Creative Commons License](http://licensebuttons.net/l/by-sa/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Ulul Albab: Majalah Universitas Muhammadiyah Mataram
Contact Admin:
Email: [email protected]
WhatsApp: +62 878-6400-3847
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Ulul Albab: Majalah Universitas Muhammadiyah Mataram already indexed: