Strategi Badan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Dalam Menanggulangi Sertifikat Ganda
Abstract
Adanya berbagai inovasi mengenai pelayanan telah banyak dilakukan oleh sebagian besar instansi publik. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, mudah serta terjangkau. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah adalah pelayanan dalam penerbitan sertifikat tanah. Adanya pertambahan jumlah penduduk tiap tahunnya, namun tak dapat diiringi dengan pertambahan luas tanah memungkinkan setiap orang berupaya untuk memiliki dan menguasai tanah. Tidak jarang ditemukan adanya sertifikat tanah ganda yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap penerbitan sertifikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggmbarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dalam menanggulangi sertifikat ganda. Tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis dokumen yang di dapatkan di lokasi penelitian. Adapun strategi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dalam menanggulangi sertifikat ganda diantaranya adalah menelaah dan mengelolah data perkara di bidang pertanahan, menampung gugatan-gugatan, menyiapkan bahan memori jawaban, menyiapkan memori banding, memori/kontra memori kasasi, memori/kontra memori peninjauan kasasi atas perkara yang diajukan melalui peradilan terhadap perorangan dan badan hukum yang merugikan negara, mengumpulkan data masalah dan sengketa pertanahan, menelaah dan menyiapkan konsep keputusan mengenai penyelesaian sengketa atas tanah serta menelaah dan menyiapkan konsep keputusan pembatalan hak atas tanah yang cacat administrasi dan berdasarkan kekuatan putusan peradilan.
Full Text:
PDFDOI: https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.944
Copyright (c) 2019 Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
This publication is indexed by: