PENDAMPINGAN PENDAFTARAN PERSEROAN PERORANGAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL PADA PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA

Rianda Dirkareshza; Diani Sadiawati; Hilda Novyana; Muthia Sakti; Rosalia Dika Agustanti; Elizabet Devi Permatasari; Samuel Arthur Hulu; Yunizar Falevi; Fariz Ridhanus Akhdan; Masita Marasabessy; Nur Septiana Amanda

doi:10.31764/jces.v6i3.15680

PENDAMPINGAN PENDAFTARAN PERSEROAN PERORANGAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL PADA PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA

Rianda Dirkareshza, Diani Sadiawati, Hilda Novyana, Muthia Sakti, Rosalia Dika Agustanti, Elizabet Devi Permatasari, Samuel Arthur Hulu, Yunizar Falevi, Fariz Ridhanus Akhdan, Masita Marasabessy, Nur Septiana Amanda

Abstract

Abstrak: Adanya stigma negatif dan sulitnya akses informasi bagi penyandang disabilitas menyulitkan mereka untuk memperoleh pekerjaan ataupun membuat usaha sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan solusi agi penyandang disabilitas yang kurang mendapatkan informasi terkait pendaftaran perseroan perorangan sehingga mereka cinderung kesulitan untuk memperoleh izin atas usaha yang mereka miliki adanya pengabdian ini tentu dapat meningkatkan taraf hidup mereka terutama dalam aspek ekonomi dengan adanya izin yang jelas terkait usaha mereka sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan lancar. yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka terutama dalam aspek ekonomi . Pada kegiatan ini, menggunakan metode survei yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data dari fenomena yang berlangsung dan mencari keterangan-keterangan secara factual dari suatu kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan analisis pendampingan pendaftaran perseroan perorangan bagi penyandang disabilitas. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa adanya pendampingan dan pelatihan terkait pendaftaran perseroan perorangan memberikan pengetahuan dan juga keterampilan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan usaha. Kegiatan pendaftaran perseroan perorangan ini menghasilkan 3 (tiga) buah Sertifikat Nomor Induk Berusaha dan 9 (Sembilan) Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan.

Abstract: The existence of negative stigma and difficult access to information for people with disabilities makes it difficult for them to get a job or create their own business. To overcome this problem, this community service aims to provide solutions for people with disabilities who lack information related to individual company registration so that they have difficulty obtaining permits for their businesses the existence of this service can certainly improve their living standards, especially in the economic aspect with a clear permit related to their business so that they can run their business smoothly. In this activity, using the survey method is a study conducted to obtain data from ongoing phenomena and seek factual information from a group. Then followed by the analysis of assistance for individual company registration for persons with disabilities as many as 13 people. The results of community service show that assistance and training related to the registration of individual companies provide the knowledge and skills needed to provide protection and legal certainty in running a business. This individual company registration activity resulted in 3 (three) certificates of business Identification Number and 9 (nine) certificates of registration of Company establishment. The existence of negative stigma and difficult access to information for people with disabilities makes it difficult for them to get a job or create their own business. To overcome this problem, this community service aims to provide solutions that can improve their standard of living, especially in the economic aspect. In this activity, using the survey method is a study conducted to obtain data from ongoing phenomena and seek factual information from a group. Then proceed with the analysis of the assistance of individual company registration for persons with disabilities. The results of community service show that the assistance and training related to the registration of individual companies provide the knowledge and skills needed to provide protection and legal certainty in running a business. This individual company registration activity resulted in 3 (three) certificates of business Identification Number and 9 (nine) certificates of registration of Company establishment.

Keywords

Persons with Disabilities; Registration, Individual Company; Micro and Small Bussines.

Full Text:

PDF

References

A. Priamsari, R. P. (2019). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. Masalah-Masalah Hukum, 48(2), 215. https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223

Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik. https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.29-41

Aulia, F. D., Siti Asiah, D. H., & Irfan, M. (2021). Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(3), 489. https://doi.org/10.24198/jppm.v7i3.29137

Dahlan, M., & Anggoro, S. A. (2021). Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial dan Medis. Undang: Jurnal Hukum, 4(1), 1–48. https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.1-48

Dayanti, F., & Pribadi, F. (2022). Dukungan Sosial Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Keterbukaan Akses Menempuh Pendidikan. SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora. https://doi.org/10.30738/sosio.v8i1.11481

Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. (2023). https://ppdi.or.id/

Erissa, D. (2022). Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Pekerjaan: Kajian Literatur. Jurnal Pembangunan Manusia, 3(1). https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1027

Farrington, J., Carney, D., Ashley, C., & Turton, C. (1999). Sustainable livelihhods in practice: early applications of concepts in rural areas (Vol. 42). ODI London.

Fonseca, L. M., Domingues, J. P., & Dima, A. M. (2020). Mapping the sustainable development goals relationships. Sustainability (Switzerland). https://doi.org/10.3390/SU12083359

Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 23(4), 652–671. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7

Hastuti, Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. In The SMERU Research Institute.

Hermawan, E. (2022). Perkembangan dan Dampak Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Perspektif, 20(1), 25–30. https://doi.org/10.31294/jp.v20i1.11744

Istifarroh, I., & Nugroho, W. C. (2019). Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara. Mimbar Keadilan, 12(1), 21. https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2164

Kornelis, Y. (2022). Implikasi Hukum Perseroan Perseorangan Terhadap Indeks Ease of Doing Business Indonesia. Jurnal Yustisiabel, 6(2), 132. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1847

Kota, H. B., Singh, G., Mir, M., Smark, C., & Kumar, B. (2021). Sustainable development goals and businesses. Australasian Accounting, Business and Finance Journal. https://doi.org/10.14453/aabfj.v15i5.1

Muhammad, F. (2018). Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbadan Hukum Dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pemegang Saham Tunggal. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(3), 445. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i3.293

Nanda, A. R., & Herawati, R. (2021). Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(3), 325–336. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.325-336

Natzir, M. (2011). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.

Rifai, A. A., & Humaedi, S. (2020). Inklusi Penyandang Disabilitas Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(2), 449. https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28872

Salsabila, S., & Apsari, N. C. (2021). Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik Di Beberapa Wilayah Dan Implementasi Undang-Undang Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 2(2), 180. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.33976

Sampedro, R. (2021). The Sustainable Development Goals (SDG). Carreteras. https://doi.org/10.1201/9781003080220-8

Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(1), 63–82. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829

Siregar, I. C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. Locus Journal of Academic Literature Review, 26–35. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49

Siti Nurhalita, & Imsar. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten Langkat. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 5(1), 84–90. https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2282

Sofyan, S. (2017). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. Jurnal Bilancia, 11(1), 33–59. https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/298/216

Tan, W., & Ramadhani, D. P. (2020). Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam. Jurnal HAM, 11(1), 27. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.27-37

Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. Jurnal Konstitusi, 17(1), 197. https://doi.org/10.31078/jk1719

Zulfa, I., Murwadji, T., & Mulyati, E. (2023). Status Badan Hukum Bumdes Sebagai Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(2), 1031–1042. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11380

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Lembaran Negara Nomor 5953)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Nomor Induk Berusaha.

DOI: https://doi.org/10.31764/jces.v6i3.15680