Juridical Analysis of the Validity of the Bachelor's Degree of the 7th President of Indonesia, Joko Widodo, in a Defamation Case Study

Verdinandus Kiki Affandi, Wisnu Aryo Dewanto

Abstract


This article examines the validity of the undergraduate diploma of Indonesia’s 7th President, Joko Widodo, within the context of defamation offenses under Indonesian criminal law. The main focus of this study is to analyze whether allegations of diploma forgery disseminated to the public can be classified as defamation, and to explore the evidentiary mechanisms in such cases. The research adopts a normative juridical approach by analyzing relevant legislation, including the Indonesian Penal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), as well as reviewing the law enforcement processes involving allegations against public officials. The findings indicate that accusations directed at the President concerning a forged diploma may constitute defamation if not supported by valid evidence. The evidentiary process in such cases involves official documents, testimonies from related parties, and digital traces of the dissemination of the allegations. This study also provides recommendations for more transparent and prudent law enforcement in addressing defamation cases in the digital era.

Keywords


Diploma Legitimacy, Defamation, Criminal Law, President

Full Text:

PDF

References


Buku

Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Cet. Pertama, Erlangga, Jakarta, 2012.

Mustakim La Dee, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Cet. Pertama, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024.

Nanda Nugraha Ziar, Kebijakan Pidana Pencemaran Nama Baik, Cet. Pertama, Widina Media Utama, Bandung, 2024

Mukhlis, M.Iqbal dan Nurhafifah, Mengungkap Perkara Dalam Hukum Pembuktian Pidana ,Cet. Pertama, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2022

Tuti Harwati, Peradilan Di Indonesia, Cet. Pertama, Sanabil, Mataram, 2015.

Jurnal

Muhamad Habibullah AR, Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, Siswoyo, Miranda, ‘Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara’, Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.3, No.2, Edisi Februari 2025, 83–103.

Sufriadi, ‘Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia’, Jurnal Yuridis, Vol.1, No.1, Edisi Juni 2014, 57–72.

Sunarto dan Nuri Hidayati, Analisis Hukum Tentang Aspek Pembuktian Terhadap Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial’, Jurnal LAWNESIA, Vol.3, No.2, Edisi Desember 2024, 494-506.

Lukman Hakim dan Endang Hadrian, ‘Ketentuan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Di Indonesia, Overkriminalisasi Atau Bukan?’, Jurnal De Lege Ferenda Trisakti, Vol.1, No.1, Edisi Maret 2023, 18–29.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Indonesia).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI Nomor 50 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI Nomor 50 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165).

Website

Fristin Intan Sulistyowati, ‘Duduk Perkara Jokowi Laporkan Soal Tudingan Ijazah Palsu Ke Polda Metro Jaya’, KOMPASTV, 2025, https://megapolitan.kompas.com/read/2025/05/15/21003031/5-nama-yang-ada-dalam-laporan-jokowi-soal-tuduhan-ijazah-palsu-roy-suryo, diakses tgl 16 mei 2025.

Gusti Grehenson, ‘Klarifikasi UGM Soal Tuduhan Ijazah Dan Skripsi Palsu Joko Widodo’, UGM, 2025, https://ugm.ac.id/id/berita/klarifikasi-ugm-soal-tuduhan-ijazah-dan-skripsi-palsu-joko-widodo/, diakses tgl 16 Mei 2025




DOI: https://doi.org/10.31764/jmk.v16i2.36185

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Media Keadilan:Jurnal Ilmu Hukum

 

EDITORIAL OFFICE: