Juridical Analysis of the Validity of the Bachelor's Degree of the 7th President of Indonesia, Joko Widodo, in a Defamation Case Study
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Cet. Pertama, Erlangga, Jakarta, 2012.
Mustakim La Dee, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Cet. Pertama, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024.
Nanda Nugraha Ziar, Kebijakan Pidana Pencemaran Nama Baik, Cet. Pertama, Widina Media Utama, Bandung, 2024
Mukhlis, M.Iqbal dan Nurhafifah, Mengungkap Perkara Dalam Hukum Pembuktian Pidana ,Cet. Pertama, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2022
Tuti Harwati, Peradilan Di Indonesia, Cet. Pertama, Sanabil, Mataram, 2015.
Jurnal
Muhamad Habibullah AR, Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, Siswoyo, Miranda, ‘Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara’, Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.3, No.2, Edisi Februari 2025, 83–103.
Sufriadi, ‘Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia’, Jurnal Yuridis, Vol.1, No.1, Edisi Juni 2014, 57–72.
Sunarto dan Nuri Hidayati, Analisis Hukum Tentang Aspek Pembuktian Terhadap Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial’, Jurnal LAWNESIA, Vol.3, No.2, Edisi Desember 2024, 494-506.
Lukman Hakim dan Endang Hadrian, ‘Ketentuan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Di Indonesia, Overkriminalisasi Atau Bukan?’, Jurnal De Lege Ferenda Trisakti, Vol.1, No.1, Edisi Maret 2023, 18–29.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Indonesia).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1).
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI Nomor 50 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634).
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI Nomor 50 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165).
Website
Fristin Intan Sulistyowati, ‘Duduk Perkara Jokowi Laporkan Soal Tudingan Ijazah Palsu Ke Polda Metro Jaya’, KOMPASTV, 2025, https://megapolitan.kompas.com/read/2025/05/15/21003031/5-nama-yang-ada-dalam-laporan-jokowi-soal-tuduhan-ijazah-palsu-roy-suryo, diakses tgl 16 mei 2025.
Gusti Grehenson, ‘Klarifikasi UGM Soal Tuduhan Ijazah Dan Skripsi Palsu Joko Widodo’, UGM, 2025, https://ugm.ac.id/id/berita/klarifikasi-ugm-soal-tuduhan-ijazah-dan-skripsi-palsu-joko-widodo/, diakses tgl 16 Mei 2025
DOI: https://doi.org/10.31764/jmk.v16i2.36185
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Media Keadilan:Jurnal Ilmu Hukum
EDITORIAL OFFICE:






