Pendampingan Aparatur Desa Beleka Praya Timur Lombok Tengah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Arpan Islami Bilal, Rahmat Sulhan Hardi, Sintayana Muhardini

Abstract


Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, masih banyak aparatur desa yang menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi administrasi, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, belum optimalnya standar operasional pelayanan, serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur administrasi kependudukan. Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya proses pelayanan, meningkatnya potensi kesalahan administrasi, serta menurunnya kepuasan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui tahapan identifikasi kebutuhan, sosialisasi, pelatihan, pendampingan praktik pelayanan, serta evaluasi hasil kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa mengenai prosedur administrasi kependudukan, penyusunan dokumen administrasi, pengelolaan arsip, serta penerapan prinsip pelayanan prima. Selain itu, aparatur desa menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan menjadi model pemberdayaan aparatur desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara berkelanjutan.

Keywords


Pendampingan, aparatur desa, pelayanan administrasi kependudukan

Full Text:

PDF

References


Agustino, L. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Alfabeta.

Arikunto, S. (2021). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi). Rineka Cipta.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th ed.). SAGE Publications.

Dwiyanto, A. (2021). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Gadjah Mada University Press.

Fals-Borda, O. (1987). The Application of Participatory Action-Research in Latin America. International Sociology, 2(4), 329–347.

Hardiansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. Gava Media.

Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. Rajawali Pers.

Heeks, R. (2022). Information and Communication Technology for Development. Routledge.

Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research. Springer.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Kementerian Dalam Negeri.

Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, D. (2020). Administrasi Publik untuk Pelayanan Masyarakat. Alfabeta.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing, 64(1), 12–40.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sedarmayanti. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Edisi Revisi). Refika Aditama.

Sinambela, L. P. (2019). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Bumi Aksara.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Ke-3). Alfabeta.

Thoha, M. (2020). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Kencana.

Tjiptono, F. (2022). Service Management: Mewujudkan Layanan Prima (Edisi Ke-4). Andi.

Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2021). Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm (8th ed.). McGraw-Hill.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2026 Jurnal Pengabdian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (ABDIBASINDO)