Pembinaan perpajakan desa melalui model ekspos interaktif hasil pengawasan inspektorat Kabupaten Bangkalan
Abstract
Abstrak
Ketidakpatuhan perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa masih menjadi permasalahan yang kerap ditemukan, khususnya dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Kondisi ini mencerminkan rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan perangkat desa melalui pendekatan ekspos hasil pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Sasaran kegiatan meliputi 3 (tiga) pemerintah desa di Kabupaten Bangkalan, yaitu Desa GLS-01, Desa KML-01, dan Desa KWY-01 yang disamarkan demi mematuhi etika keberahasiaan data pengawasan publik dan dipilih secara purposive sebagai wilayah pembinaan prioritas Irban II berdasarkan evaluasi LHE sebelumnya. Pelaksanaan dilakukan melalui dua tahapan, yaitu identifikasi permasalahan melalui pemeriksaan dokumen APBDes, SPJ, dan RAB, serta penyelenggaraan forum ekspos hasil pengawasan secara interaktif. Hasil kegiatan berdasarkan pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan rerata pemahaman peserta sebesar 42,5% (skor 45,0 menjadi 87,5) dengan tingkat kepuasan mencapai 92,0%. Secara perilaku, Desa GLS-01 dan Desa KML-01 telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan dan revisi SPJ secara tuntas (100%), sedangkan Desa KWY-01 dalam tahap monitoring berkelanjutan. Pendekatan ekspos hasil pengawasan terbukti efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan perpajakan pemerintah desa.
Kata kunci: akuntabilitas; ekspos hasil pengawasan; inspektorat; pembinaan; perpajakan desa.
Abstract
Tax non-compliance in the management of Village Funds remains a common issue, particularly regarding tax withholding, payment, and reporting. This situation reflects the village officials’ limited understanding of applicable tax regulations. This activity aims to improve the understanding and tax compliance of village officials through an approach that presents the results of oversight by the Bangkalan Regency Inspectorate. The activity targeted 3 (three) village governments in Bangkalan Regency, namely Village GLS-01, Village KML-01, and Village KWY-01, anonymized to comply with audit data confidentiality ethics and selected purposively as priority guidance areas under Irban II based on previous evaluation reports. The implementation was carried out in two stages: identifying issues through the examination of APBDes documents, SPJs, and RABs, and conducting an interactive forum to present the results of the oversight. Based on pre-test and post-test measurements, results showed a 42.5% increase in average participant understanding (score 45.0 to 87.5) with a satisfaction rate of 92.0%. Behaviorally, Village GLS-01 and Village KML-01 fully settled all tax obligations and revised SPJ documents (100%), while Village KWY-01 entered an ongoing monitoring phase. The approach of presenting audit findings proved effective in enhancing the accountability and tax compliance of village governments.
Keywords: accountability; disclosure of audit findings; inspectorate; guidance; village taxation.
Keywords
References
Adelia, G., Agesta, A. R., Ratnasari, N. E., & P, V. D. (2025). Meninjau Tata Kelola Keuangan Desa: Harmonisas Regulasi dan Optimalisasi Pengawasan dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 45–66. https://doi.org/10.24246/jrh.2025.v10.i1.p45-66
Arifin, M., Faisol, M., & Yandari, A. D. (2023). PENINGKATAN KEMAMPUAN PAJAK PERANGKAT DESA DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN PAJAK PEMERINTAH. Integritas : Jurnal Pengabdian, 7(1), 129–143. https://doi.org/10.36841/integritas.v7i1.2714
Fadila, A. P. N., & Pravitasari, D. (2025). Penerapan sistem keuangan desa dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di desa tanggunggunung kecamatan tanggunggunung kabupaten tulungagung. 2(3), 983–992. https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.2022
Fitriansyah, F., & Nuryakin, C. (2021). Desa Digital dan Tingkat Literasi Keuangan Aparatur Desa : Studi Kasus Kabupaten Aceh Tamiang. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 21(2), 220–234. https://doi.org/10.21002/jepi.2021.14
Herlina, V., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Strategi Inspektorat Dalam Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Dana Kampung : Studi Kasus di Kabupaten Nabire. Jurnal Ekonomi Kolistik, 1(2), 100–107. https://doi.org/10.1610/1k9aqa76
Kumari, W. (2024). Implementasi Metode Pembelajaran Experential Learning Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama. Jurnal Pendidikan Buddha Dan Isu Sosial Kontemporer, 6(1), 39–50. https://doi.org/10.56325/jpbisk.v6i1.117
Kusrini, Rochim, F., & Fitria, D. U. L. (2021). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Mengelola Keuangan Desa. Jurnal Siyasah, 6(2), 61–79. https://doi.org/10.53429/iljs.v6i2.261
Masithoh, N. (2024). Manajemen Keuangan Dana Desa Dalam Perspektif Good Governance Financial Management of Village Funds From A Good Governance Perspective. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(6), 2280–2289. https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.7936
Mayapada, A. G., Totanan, C., Parwati, N. M. S., Tanra, A. A. M., Liato, D. F., Sangadji, M. L., & Ramadani, I. S. (2026). Edukasi Kewajiban Perpajakan atas Penggunaan Dana Desa kepada Perangkat Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi, 5(1), 151–156. https://doi.org/10.54099/jpma.v4i4.1592
Nugroho, N. Y., Putri, W. A., & Aulia, M. T. (2025). Kewenangan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pejabat Atas Penyimpangan Administratif Keuangan. Ethics and Pragmatic Law Review, 1(1), 77–100. https://doi.org/10.69836/ethos.v1i1.30
Nuswantara, D. A., Pratiwi, D., & Venusita, L. (2023). Pendampingan Penyusunan SOP Administrasi Perpajakan Dana Desa Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Desa. Journal of Community Engagement, 4(1), 15–24. https://doi.org/10.26740/abi.v4n1.p15-24
Puspa, S. P., & Furqon, I. K. (2025). Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketitanglor Kecamatan Bojong. JIES: Journal of Islamic Economics Studies, 6(3), 125–131. https://doi.org/10.33752/jies.v6i3.9136
Ridwan, R., Asbaruna, Latifah Wulandari Binti Nugroho, T. C., & Kurniawati, S. B. (2025). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Teori dan Praktik (R. Mukhlisiah (ed.)). PT Sada Kurnia Pustaka.
Sarinah, Said, L. O. A., & Rijal, M. (2025). Peranan Fungsi Pengwasan Sebagai Instrumen Peningkatan Pelayanan Publik pada Inspektorat Kota Kendari. Jurnal Aspirasi (JAPRI), 6(2), 38–50. https://doi.org/10.53712/aspirasi.v6i2.2719
Sumanti, R. (2020). Upaya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Aceh Melalui Internal Audit Capability Model (IACM). Jurnal Borneo Administrator, 16(2), 137–158. https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.654
DOI: https://doi.org/10.31764/jpmb.v10i4.39907
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
______________________________________________________
Jurnal Selaparang
p-ISSN 2614-5251 || e-ISSN 2614-526X
EDITORIAL OFFICE: