Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur

Veronika Boleng Kelen, Indriyati Indriyati, Yosef Dionisius Lamawuran, Juventur Jimi Lam

Abstract


Abstrak

Pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi utama bagi terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, masih menghadapi permasalahan rendahnya transparansi pengelolaan pemerintahan desa serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dan meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, sosialisasi, pelatihan dan bimbingan. Mitra kegiatan meliputi aparatur desa dan masyarakat Desa Ile Padung dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam diskusi dan penyusunan rencana aksi desa, serta tersusunnya rencana aksi tata kelola desa yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan ini berkontribusi positif dalam memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang lebih terbuka dan partisipatif.

 

Kata kunci: tata kelola desa; transparansi; akuntabilitas; partisipasi masyarakat

 

Abstract

Transparent and accountable village governance is a fundamental prerequisite for participatory and sustainable rural development. Ile Padung Village, Lewolema District, East Flores Regency, continues to face challenges related to limited transparency in village governance and low community participation in development planning processes, particularly during Village Development Planning Meetings (Musrenbang). This community service program aims to strengthen the capacity of village officials and enhance community participation through the implementation of transparent, accountable, and participatory village governance. The activities were conducted through three stages: socialization, training, and mentoring. The program involved village officials and community representatives, with a total of 45 participants. The results indicate increased understanding of good governance principles, improved community participation in discussions and action plan formulation, and the development of a village governance action plan emphasizing transparency and accountability. This program contributes to strengthening public trust and fostering more open and participatory village governance.

 

Keywords: village governance; transparency; accountability; community participation.


Keywords


village governance; transparency; accountability; community participation.

Full Text:

PDF

References


Adisiswanto, A. E. (2025). Optimalisasi Tata Kelola Pajak Desa melalui Pendampingan Administrasi Keuangan Berbasis Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(2), 188–197.

Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi, 1(1).

Halid, F., & Amaliah, T. H. (2025). Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Desa: Sintesis Tematik Literatur. Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 7(2), 199–208.

Handini, N., Darwina, M., & Pangestoeti, W. (2025). Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Nusantara, 2(5), 964–986.

Heri, A. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 4(3), 1376–1388.

Nabilah, E., & Fikriana, A. (2023). Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 1(1), 56–65.

Nurwanda, A., & Nursetiawan, I. (2025). Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik Di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH, 3(5), 741–756.

Ramadhani, D., Soraya, D., Febriyanti, S., Astuti, M. P., Pramudita, R., Astuti, P. D., Nefindia, R. R., Syafira, R. F., Tabina, S., & Mentari, A. (2026). TATA KELOLA DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DESA. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 4(1), 43–55.

Safrilia, A., & Wijaya, A. R. C. (2025). Eksistensi Pemerintah Desa Cipurut dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Good Governance dalam Transparansi Anggaran Dana Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. INTEGRASI: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 3(02), 122–138.

Sari, V. K., & Widyawati, D. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 10(7).

Setiawan, I. (2024). Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek. CV. Rtujuh Media Printing.

Sholihin, S. (2024). Implementasi Prinsip Good Governance di Pemerintahan Desa Subi Kabupaten Natuna dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies, 5(2), 82–99.

Sunarso, B. (2023). Sosiologi Pembangunan Desa. Uwais Inspirasi Indonesia.




DOI: https://doi.org/10.31764/jpmb.v10i1.38088

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

______________________________________________________

Jurnal Selaparang

p-ISSN 2614-5251 || e-ISSN 2614-526X

 

EDITORIAL OFFICE: