Peningkatan kapasitas pemerintah Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dalam mewujudkan desa lengkap pendaftaran tanah melalui literasi hukum pertanahan kolaboratif
Abstract
Abstrak
Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, memiliki luas 357 Ha dengan 5.460 bidang tanah, namun sebanyak 1.127 bidang (20,64%) belum bersertipikat, sehingga menghambat perolehan predikat Desa Lengkap Pendaftaran Tanah sesuai Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Permasalahan yang dihadapi mencakup tiga aspek: (1) budaya hukum, yakni kurangnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat akibat kegagalan pensertipikatan massal sebelumnya; (2) administratif, berupa ketidaklengkapan dokumen dan keterbatasan SDM; serta (3) yuridis, meliputi sengketa penguasaan tanah dan kekhawatiran dampak sertipikat terhadap jual beli dan waris. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa Kenteng dalam menyelesaikan permasalahan bidang tanah yang belum terdaftar melalui penerapan ipteks hukum pertanahan secara kolaboratif. Mitra sasaran kegiatan ini adalah Pemerintah Desa Kenteng beserta perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga pemilik tanah yang belum bersertipikat. Metode pelaksanaan yang digunakan meliputi edukasi, workshop, dan pendampingan. Edukasi dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan budaya hukum melalui sosialisasi pentingnya sertipikat tanah. Workshop digunakan untuk mengatasi permasalahan administratif dengan melatih pengelolaan berkas pendaftaran tanah. Pendampingan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yuridis dan administratif secara langsung di lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah, tersusunnya dokumen kelengkapan administratif untuk sejumlah bidang tanah, serta terfasilitasinya penyelesaian sengketa penguasaan tanah, sehingga Desa Kenteng selangkah lebih maju menuju status Desa Lengkap Pendaftaran Tanah.
Kata kunci: peningkatan kapasitas; desa lengkap pendaftaran tanah; literasi hukum pertanahan; pendaftaran tanah; kolaboratif
Abstract
Kenteng Village, Bandungan Subdistrict, Semarang Regency, covers an area of 357 hectares with 5,460 land parcels; however, 1,127 parcels (20.64%) have not yet been certified, thereby hindering the village’s attainment of the “Village with Complete Land Registration” designation in accordance with Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regulation No. 6 of 2018. The challenges faced encompass three aspects: (1) legal culture, specifically a lack of public trust and awareness resulting from the failure of previous mass certification programs; (2) administrative issues, such as incomplete documentation and limited human resources; and (3) legal matters, including land ownership disputes and concerns regarding the impact of certification on land sales and inheritance. This community service activity aims to enhance the capacity of the Kenteng Village Government to resolve issues related to unregistered land by applying science and technology (IPTeks) collaboratively to land law. The target partners for this activity are the Kenteng Village Government, along with village officials, community leaders, and residents who own uncertified land. The implementation methods used include education, workshops, and on-site assistance. Educational sessions were conducted to address legal and cultural issues by raising awareness of the importance of land certificates. Workshops were used to address administrative issues by providing training on managing land registration documents. Mentoring is provided to directly address legal and administrative issues in the field. The results of the activity demonstrate increased public understanding of the importance of land registration, the preparation of complete administrative documents for a number of land parcels, and the facilitation of the resolution of land tenure disputes, bringing Kenteng Village one step closer to achieving Village with Complete Land Registration status.
Keywords: capacity building; fully registered village; land law literacy; land registration; collaborative
Keywords
References
Amarini, I., Saefudin, Y., Kartini, I. A., Marsitiningsih, M., & Ismail, N. (2023). Digital Transformation : Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia. Legality : Jurnal Ilmiah Hukum, 31(2), 266–284. https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.28013
Apriani, D., & Bur, A. (2020). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(2), 220–239. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11
Ardiansyah, I. H. (2025). Analysis of the Effectiveness of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Pemalang Regency. Law & Society Review, 5(1), 640–671. https://doi.org/10.15294/lsr.v5i1.24977
Ghaniyyu, F. F., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2022). Jaminan Kepastian Hukum Konversi Sertipikat Menjadi Elektronik Serta Perlindungannya Sebagai Alat Pembuktian. Jurnal Usm Law Review, 5(1), 172. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4553
Irwansyah, I. (2021). Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (A. Yunus (ed.); Cetakan 4). Mirra Buana Media.
Marryanti, S., & Purbawa, Y. (2018). Optimalisasi Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 190–207.
Parapat, J. A. (2021). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur. Publika, 355–368.
Pareke, J. T. (2018). Harmonisasi Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Dalam Konsep Tiga Kesatuan Perlindungan Berkelanjutan. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 2(1), 67–80. https://doi.org/10.29300/imr.v2i1.1031
Parenta, T. P. (2022). Analisis “Kegagalan” Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pati. Jurnal Marcapada, 74–85.
Putra, R. A., & Winanti, A. (2024). Urgensi Dan Kendala Dalam Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. Jurnal Usm Law Review, 7(2), 835. https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9178
Putri, F. A. J., & Ehsonov, J. R. (2024). The Impact of Land Reform Policies on the Sustainable Management of Natural Resources in Local Communities. Journal of Human Rights, Culture and Legal System, 4(2), 510–537. https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.197
Raihan, M., Pujiriyani, D. W., & Puri, W. H. (2023). Kajian Teknis Penyelesaian Residu Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Kadaster: Journal of Land Information Technology, 1(1), 33–48. https://doi.org/10.31292/kadaster.v1i1.9
Sapardiyono, S., & Pinuji, S. (2022). Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan dan Hak Atas Tanah melalui Sertipikat Tanah Elektronik. Widya Bhumi, 2(1), 54–64. https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.19
Silviana, A. (2021). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. Administrative Law and Governance Journal, 4(1), 51–68. https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51-68
Silviana, A., & Artikel, I. (2013). Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. Pandecta: Research Law Journal, 7(1). https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2371
Suhadi, & Niravita, A. (2024). Urban Agrarian Reform: Opportunities and Challenges for Land Rights Among Low-Income Communities. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 32(2), 348–373. https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35842
Suhadi, S. (2025). Reforma Agraria Perkotaan Berbasis Kolaborasi: Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Berkepastian Hukum. Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria Di Indonesia. PERSPEKTIF (Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan), 6(1), 197–210. https://eproceeding.itenas.ac.id/index.php/ftsp/article/view/499
Suprayogi, Arditama, E., Lestari, E. Y., Wardhani, N. W., Widiyanto, Y. P., & Gunawan, S. H. (2021). Public Policy Formulation Based on Local Wisdom in Kenteng Village, Semarang Regency. Proceedings of the 6th International Conference on Education & Social Sciences (ICESS 2021), 578(Icess), 325–328. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210918.060
Wahanisa, R., Suhadi, & F., N. (2010). Sosialisasi Pentingnya Kepemilikan Sertipikat Tanah sebagai Bukti Penguasaan hak Milik Atas Tanah Berdasar PP No. 24 Tahun 1997 di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Abdimas, 14(2). https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas/article/view/26
Wicaksono, A., Haryono, N., Wahyono, E., Wijaya, G., Prayoga, R. A., Putri, B. T., Diandra, R. M., Juniati, H., Sahajuddin, Yumantoko, Sakti, T., & Sidipurwanty, E. (2025). Empowering Communities: Knowledge Transfer and Participatory Approaches to Revitalization Land Registration in Indonesia. International Journal of Sustainable Development and Planning, 20(4), 1499–1513. https://doi.org/10.18280/ijsdp.200413
DOI: https://doi.org/10.31764/jpmb.v10i4.39813
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
______________________________________________________
Jurnal Selaparang
p-ISSN 2614-5251 || e-ISSN 2614-526X
EDITORIAL OFFICE: